KPK harus usut kasus Emirsyah, tak mustahil uang mengalir ke atasan
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik suap di pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus A330-300 yang dibeli dari Rolls Royce Limited. Dari kasus ini, KPK menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan beneficial owner Cannaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Andul Fikar Hadjar meminta KPK tidak ragu dalam mengusut tuntas kasus suap pengadaan mesin pesawat tersebut. Sebab, dia menduga masih banyak pihak-pihak lain yang menikmati uang suap mencapai puluhan miliar itu.
"Tidak mustahil uang juga mengalir pada pihak-pihak yang secara struktural dengan atasan tersangka (Emirsyah Satar) pada waktu menerima suap," kata Fikar, Senin (23/1).
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Bagaimana KPK mengungkap kasus suap di Basarnas? Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di jalan raya Mabes Hankam Cilangkap, Jakarta Timur dan di Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dalam OTT, KPK amankan 11 orang dan menyita goodie bag berisi uang Rp999,7 Juta.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
Selain Emirsyah dan Soetikno, menurut Fikar lembaga antirasuah mesti berani menjerat pihak lain yang turut membantu mereka 'bermain' dalam pengadaan mesin pesawat yang dipesan dari perusahaan raksasa asal Inggris itu. Apa lagi, kata dia, ada aset-aset milik Emirsyah yang berada di Singapura diduga hasil dari suap yang diberikan Rolls Royce melalui Soetikno.
"Saya kira tidak hanya tersangka yang harus dijerat tetapi juga pihak-pihak yang dengan sengaja membantu menyembunyikan, baik orang per orang pribadi maupun dalam kapasitas profesi seperti lawyer, akuntan, konsultan keuangan hingga yang ada atau dekat dengan lingkaran kekuasaan," ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan bahwa skandal suap dalam pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia itu tak hanya dilakukan sendiri oleh Emirsyah. Ia juga menjamin bahwa bukti yang dimiliki pihaknya relevan untuk menjadikan Emirsyah dan Soetikno sebagai tersangka suap.
"Jadi tidak mungkin satu pihak. Masa orang menari sendiri? Menari itu selalu dua orang, sekurang-kurangnya dua orang," kata Laode beberapa waktu lalu.
Diketahui, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Cannaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat dari Rolls-Royce P. L. C untuk pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus A330-300.
Emirsyah diduga kuat menerima suap dari Soetikno, suap itu diberikan dalam bentuk uang dan barang. Duit yang diterima Emirsyah senilai 1,2 juta euro dan USD 180 ribu atau setara Rp 20 miliar, sedangkan barang yang diterima senilai USD2 juta tersebar di Singapura dan Indonesia.
Sementara, PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Group didirikan oleh beberapa orang. Antara lain, Soetikno Soedarjo, Adiguna Sutowo, Irwan Subiarto, Ongky Soemarno (Direktur Eksekutif Grup Humpuss) dan Yapto Suryosumarno. Ongky Sumarno tak lain adalah adik kandung Rini Soemarno, yang kini menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Saham mayoritas MRA Group sebesar 70 persen dimiliki Soetikno dan Adiguna Sutowo. Grup MRA terdiri atas lima divisi (Food & Beverage, Media, Otomotif, Hotel & Properti, serta Gaya Hidup & Hiburan). Kelompok ini sedikitnya memiliki 35 perusahaan, antara lain: Zoom Bar & Lounge, BC Bar, Cafe 21, Radio Hard Rock FM (Jakarta, Bandung, Bali), i-Radio, majalah Kosmo, majalah FHM, Four Seasons Hotel dan Four Seasons Apartement di Bali, dealership Ferrari dan Maserati, Mercedes Benz, Harley Davidson, Ducati, B&0, dan Bulgari. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK membuka peluang memeriksa pengurus DPP Partai Nasdem untuk menelusuri aliran uang terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan.
Baca SelengkapnyaINFOGRAFIS: Fakta Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK menduga pramugari Selvi mengantarkan uang senilai puluhan miliar rupiah, atas perintah Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaLukas Enembe dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Lukas juga dijerat dengan pasal TPPU.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca SelengkapnyaUang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca SelengkapnyaNilai uang tersebut hingga kini masih dalam proses penghitungan.
Baca SelengkapnyaBudi Karya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaTessa menegaskan, semua laporan yang diterima KPK akan diperlakukan sama dan pasti akan ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah kantor Direktorat Jendral (Ditjen) Minerba pada Kementerian ESDM Rabu (25/7) kemarin.
Baca SelengkapnyaTessa menegaskan, hal tersebut tidak menutipi kejahatan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan 10 tersangka terkait kasus ini
Baca Selengkapnya