KPK izinkan Setya Novanto dijenguk keluarga usai empat hari ditahan
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengizinkan tersangka kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto. Izin itu diberikan setelah KPK menerima nama-nama yang ingin menjenguk dari pihak Setya Novanto.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Setya Novanto sudah bisa dijenguk hari ini. Ketua DPR itu sebelumnya ditahan terkait kasus korupsi proyek e-KTP pada Minggu (19/11) lalu.
"Sesuai dengan jadwal besuk tahanan, pada hari Kamis SN sudah bisa dikunjungi seperti halnya tahanan lain," kata Febri ketika dikonfirmasi, Kamis (23/11).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Febri menjelaskan, tim penyidik KPK sudah menerima beberapa nama siapa saja yang akan menjenguk Novanto. "Penyidik telah menerima daftar pihak-pihak yang menjenguk SN," ungkap Febri.
Ketika dikonfirmasi terpisah, kuasa Hukum Fredrich Yunadi sudah memberikan daftar yang ingin menjenguk Novanto, Selasa (21/11). Fredrich mengatakan begitu sudah disetujui oleh pihak KPK, timnya akan memberi tahu keluarga dan para kader-kader Partai Golkar agar bisa menjenguk kliennya.
"Begitu Persetujuan kalau sudah disetujui, berarti kita kan sudah bisa memberitahukan keluarga maupun dari kader-kader partai maupun dewan bisa menjenguk. Karena di sini itu ketat sekali. Tidak semuanya itu boleh. Kan hari besuk Senin-Kamis," kata Fredrich.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyidik KPK mengamankan 4 barang bukti elektronik milik keluarga Donny.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaKPK mengakui sempat menggeledah kediaman advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah terkait kasus mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaKapolri Sigit datang bersama jajarannya sekitar pukul 12.07 WIB.
Baca SelengkapnyaGugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).
Baca SelengkapnyaPenggeledahan tersebut untuk mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan rumah dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca Selengkapnya