KPK jadikan RJ Lino tersangka, Kapolri tak merasa didahului

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka kasus pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010, Jumat (18/12) kemarin. Padahal, selama ini Lino lebih banyak diperiksa di Bareskrim Polri untuk kasus di PT Pelindo II.

Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku tidak merasa didahului Sebab menurutnya, KPK melakukan penyelidikan lebih dulu dari pada Polri. Terlebih lagi kasus yang ditangani kedua lembaga itu berbeda.

"Begini KPK itu penyelidikan lebih dulu dari pada kita," kata Badrodin, usai mengakhiri upacara peringatan Hari Bela Negara, di Monas, Jakarta, Sabtu (19/12).

Kendati kasus yang dibidik berbeda, namun kata Badrodin, Polri dan KPK tetap saling koordinasi.

"Kasusnya berbeda tapi ada hal yang bisa dikoordinasikan terkait masalah yang di luar negeri," ujarnya.

Seperti diketahui, penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diteken sejak 15 Desember lalu.

"Masih dalam hitungan Sprindik yang ditandatangani per tanggal 15 Desember untuk kasus Pelindo ini," ujar Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/12).

Kasus tersebut bermula dari laporan Serikat Pekerja Pelindo II kepada KPK pada 2014 lalu. Organisasi melihat ada yang tidak beres dalam kepemimpinan Lino, seperti pengadaan 2 unit Quay Container Crane (QCC) untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak, penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, serta berkaitan dengan perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal (JICT).

"Berangkat dari laporan masyarakat naik ke penyelidikan, pendalaman lalu gelar beberapa gelar perkara sampai ditemukan bukti yang cukup ke depannya akan terus dikembangkan," lanjut Yuyuk dalam konferensi persnya.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.