'KPK jangan takut dengan Jokowi'
Merdeka.com - Banteng Keadilan Rakyat (Bakar) menggelar demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Mereka menuntut KPK agar melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko Widodo ( Jokowi ) terkait pengadaan bus sedang dan Transjakarta berkarat.
Koordinator Lapangan Bakar, M. Gunawan mengatakan, selain kasus pengadaan bus ada beberapa kasus yang melibatkan Jokowi . Dia mengungkapkan, ada kasus pelepasan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, korupsi dana hibah Koni Solo, korupsi bantuan pendidikan masyarakat Solo, korupsi Videotron Manahan Solo dan proyek lainnya.
"Kini cerita tentang sosok Jokowi telah berubah seperti kata pepatah bahwa sedalam-dalamnya menyimpan bangkai baunya tetap tercium dan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga," jelasnya dalam rilis yang diterima wartawan saat aksi, Kamis (26/6).
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
Gunawan menambahkan, mereka mendesak KPK untuk segera mengusut dan menetapkan Jokowi sebagai tersangka. Dan dia meminta kepada KPK untuk tidak takut dengan sosok mantan wali kota Solo ini. Sebab banyak kasus yang dapat diungkap dari dirinya.
"Mendesak KPK untuk segera mengusut dan menetapkan Jokowi sebagai tersangka korupsi pengadaan bus sebesar Rp 1,45 triliun. Dan kami meminta KPK jangan takut kepada Jokowi dan timnya, karena rakyat bersama KPK ," tutupnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaBoyamin memandang proses penegakan hukum di KPK dan Polda Metro Jaya harus berjalan secara beriringan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaKejagung resmi menetapkan anggota BPK Achsanul Qosasi (AQ) sebagai tersangka, Jumat (3/11/2023).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya