KPK kecam keras Fahri Hamzah temui auditor BPK tersangka suap WTP

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegur keras sikap Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang menjenguk tersangka penerima suap dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Rohadi Saptogiri. Melalui Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pihaknya tidak mendapat permohonan izin dari Fahri untuk menjenguk tersangka.

Febri mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya. Dengan alasan agar tidak ada kontaminasi antara penanganan hukum dengan politik.

"KPK tidak pernah memberikan izin atau diminta izin kalau itu adalah peristiwa untuk menjenguk tahanan pada saat itu, itu yang kami tegaskan ‎KPK tidak berikan izin itu. Kita harap pihak yang mempunyai kewenangan secara hati-hati menggunakan kewenangannya jangan sampai kemudian ada kesan diterima publik ketika KPK mengamankan sebuah perkara kemudian ada pihak-pihak tertentu yang mendatangi tersangka KPK kita harus pisahkan proses politik dan hukum," ujar Febri, Selasa (30/5).

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu juga meminta kepala Rutan agar memperketat pengawasan terhadap tahanan titipan. Khususnya tahanan yang tersandung korupsi.

Menurut Febri, bukan tanpa alasan KPK menitipkan tahanan di beberapa rutan polisi. Kata dia, KPK telah menjalin kerjasama dengan Polri dalam pengawasan tahanan korupsi.

"Kita menitipkan tahanan berapa Rutan di Polres itu kerjasama juga dengan polisi kerjasama tersebut bisa dijaga pihak pimpinan Rutan tersebut agar tahan KPK bisa lebih dibatasi berinteraksi pihak lain ‎kecuali memang sudah sesuai aturan besuk atau jenguk," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah melakukan kunjungan ke Polres Jakarta Timur. Dia mengaku, kehadirannya dalam rangka melihat kondisi pelayanan serta para tahanan selama bulan suci Ramadan.

Dalam kunjungan tersebut, Fahri berkesempatan bertemu dengan Auditor Utama BPK Rohadi Saptogiri yang ditahan dan dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Tadi saya juga berkunjung ke tempat Pak Rohadi terkait kasus kemarin di BPK, beliau juga sehat, salat terus dan salat sunah, selama bulan puasa beliau hanya puasa dan baca Alquran agar bisa tenang," katanya usai melakukan sidak di Polres Jakarta Timur. Senin (29/5).

Dia menceritakan, Rohadi sempat mencurahkan isi hatinya kepadanya terkiat barang bukti yang menjadi sitaan KPK. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah uang dalam brankas, sebesar Rp 1 miliar tersebut adalah murni dari hasil kerjanya.

"Iya curhat, tetapi ini akan menjadi bukti lanjutan dalam pemeriksaan nanti. Karena dia merasa tidak tahu menahu dengan uang yang dibawa itu. Dan rupanya uang itu jumlahnya hanya Rp 40 juta. Kalau uang beliau yang Rp 1 miliar itu adalah uang dalam brankas milik beliau yang kata beliau masih di tutup amplop gaji dan tunjangan," jelasnya.

Rochmadi diketahui merupakan tersangka penerimaan suap dengan barang bukti Rp 40 juta dari total komitmen fee Rp 240 juta. Auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu ditangkap penyidik KPK, Jumat (26/5) sore. Diduga uang suap yang diterimanya berkaitan dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.

Atas perbuatannya, Rochmadi disangkakan telah melanggar PAsal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.