Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK : Kerugian negara kasus SDA sedang dihitung BPKP

KPK : Kerugian negara kasus SDA sedang dihitung BPKP Johan Budi . Merdeka.com /Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP menjawab santai pernyataan bekas Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) yang tidak menerima atas penahanannya itu.

Menurut Johan, hal itu merupakan hak dari tersangka agar tidak ditahan.

Orang lain juga bertanya?

"Setiap hak tersangka keberatan dilakukan penahanan, kalau tersangka tidak mau ditahan," kata Johan dalam siaran pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/4).

Dalam kesempatan itu, Johan pun menjawab pernyataan SDA yang mempertanyakan berapa kerugian negara terkait kasus yang menjeratnya. Johan mengatakan kerugian negara menyangkut kasusnya Suryadharma Ali ini sedang diproses oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kerugian negara sedang dihitung BPKP kalau karena belum final itu asumsi atau pendapat yang tidak benar, dari awal ketika penyelidikan dan penyidikan ditemukan dugaan kerugian negara untuk menghitung final harus auditor negara atau pemerintah dalam hal ini BPKP," terang Johan.

Johan pun menegaskan bahwa pihak yang berwenang dalam menghitung kerugian negara adalah BPKP.

"Kasus ini yang menghitung kerugian negara adalah BPKP tapi belum tentu tidak ada kerugian negara," pungkasnya.

(mdk/rep)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Ungkap Negara Rugi Rp5,2 Triliun dan 2,7 Juta USD dari 13 Perkara Korupsi
KPK Ungkap Negara Rugi Rp5,2 Triliun dan 2,7 Juta USD dari 13 Perkara Korupsi

Hal itu berdasarkan laporannya sejak Januari hingga Juni 2024

Baca Selengkapnya
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain

Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.

Baca Selengkapnya
Kejagung Diminta Jerat Tersangka Kasus Korupsi Timah dengan Pasal TPPU, Ini Alasannya
Kejagung Diminta Jerat Tersangka Kasus Korupsi Timah dengan Pasal TPPU, Ini Alasannya

Kejagung terus mengusut kasus korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Tbk di tahun 2015-2022.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun
Kejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun

Kerugian juga dapat dihitung dari total biaya kerusakan di kawasan hutan dan non-hutan.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya