Follow
KPK: Masih ada waktu kembalikan uang hasil korupsi e-KTP
Merdeka.com - Sebanyak 14 anggota DPR sudah mengembalikan uang hasil korupsi proyek e-KTP kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total dana yang dikembalikan oleh para legislator itu mencapai Rp 30 miliar. Meski mengembalikan uang hasil korupsi, langkah itu tidak menghilangkan unsur pidana.
Sesuai Pasal 4 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian uang hasil korupsi hanya meringankan tuntutan dan hukuman. "Untuk pengembalian kita pandang sebagai sesuatu yang meringankan," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Senin, (13/3).
Febri mengimbau anggota DPR yang belum mengembalikan uang korupsi e-KTP untuk segera menyerahkan uang negara kepada KPK. "Masih ada waktu untuk mengembalikan dan itu akan jadi faktor yang meringankan," imbau Febri.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa DPR menilai pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi masih kecil? Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
Komisi antirasuah membuka kesempatan kepada anggota DPR lainnya untuk mengembalikan dana hasil korupsi proyek e-KTP.
"Tidak menutup kemungkinan pihak-pihak lain yang pernah menerima aliran dana untuk datang ke KPK untuk mengembalikan uang dan memberikan keterangan hal itu akan lebih baik," imbuhnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kejaksaan Agung diminta untuk transparan, dan mendorong untuk membuka penyelidikan baru.
Baca Selengkapnya
Harusnya sanksi pidana tetap berjalan sekalipun dana sebesar Rp 27 miliar sudah dikembalikan.
Baca Selengkapnya
DPR mendukung sikap politik Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor tobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar untuk mengatasi dan menindak korupsi ini sudah ada mekanisme hukumnya di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Besaran kerugian negara yang ditimbulkan berhubungan dengan besaran hukuman.
Baca Selengkapnya
Meski sudah mengembalikan uang, 2 tersangka tetap diproses hukum.
Baca Selengkapnya
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya
Setyo lantas menyinggung Prabowo pada saat dilantik menjadi Presiden di Gedung Parlemen dan pidatonya yang ingin mengentaskan masalah korupsi.
Baca Selengkapnya
Tessa menegaskan, hal tersebut tidak menutipi kejahatan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Prabowo menggagas bakal memaafkan para koruptor, dengan syarat meraka harus mengembalikan aset negara yang dircurinya.
Baca Selengkapnya
Sunarto menilai hal tersebut merupakan kewenangan dari Prabowo sekalu kepala negara.
Baca Selengkapnya
Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca Selengkapnya