KPK masih bungkam soal identitas bos BCA terkait kasus Hadi Poernomo

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil petinggi Bank Central Asia (BCA) terkait kasus‎ dugaan korupsi permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA tahun 1999, menjerat bekas Dirjen Pajak, Hadi Poernomo. Hal itu ditegaskan oleh pihak Biro Hukum KPK, Yudi Kristiana, usai sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/5) kemarin.

Namun, saat dikonfirmasi pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP masih enggan membeberkan secara gamblang pemanggilan petinggi BCA tersebut. Dia berkilah, belum mengetahui siapa yang akan dipanggil dari kalangan BCA.

"Soal pemeriksaan pihak BCA tentu akan dilakukan. Cuma siapa yang akan diperiksa dari pihak BCA, saya tidak tahu ‎penyidik yang tahu," kata Johan saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (21/5).

‎Johan memilih menjawab dengan diplomatis saat disinggung soal kapan KPK kembali menunjukan taring dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak penting dari kasus yang ditangani KPK, seperti memanggil petinggi BCA. Johan memilih menjawab santai seperti biasanya.

Seperti diketahui, dalam kasus yang menjerat bekas Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ini, pimpinan KPK selalu berkilah jika ditanya kapan petinggi BCA dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Padahal, sejak menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka korupsi persetujuan surat keberatan transaksi non-performance loan (NPL), atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun diajukan Bank Central Asia ( BCA), KPK menegaskan bakal memeriksa sejumlah pihak termasuk pihak BCA guna mengusut kasus korupsi tersebut.

Namun, pemeriksaan untuk kalangan BCA hingga kini belum juga dilakukan. Bahkan, pada November lalu, KPK dikabarkan merekayasa jadwal pemeriksaan kasus pajak BCA setelah diketahui sengaja tak memampang saksi dari kalangan BCA. Menurut informasi diperoleh, jadwal pemeriksaan perkara itu sengaja tidak dipampang demi menghindari ketidakstabilan saham BCA di pasar modal.

‎

Menurut sumber, proses pemeriksaan saksi dari kalangan BCA dalam perkara ini sebenarnya sudah digelar beberapa waktu lalu. Tetapi, kabarnya ada permintaan supaya nama mereka tidak dipampang di jadwal pemeriksaan.

KPK menjerat Hadi dengan dua pasal penyalahgunaan wewenang. Yakni Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 kesatu KUHPidana.

Perbuatan melawan hukum dilakukan HP yaitu melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPH PT BCA Tbk tahun pajak 1999 diajukan pada 17 Juli 2003. Padahal saat itu bank lain juga mengajukan permohonan sama tapi semuanya ditolak.

Hadi selaku Dirjen Pajak 2002 sampai 2004 mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Menurut Hadi, BCA dianggap masih memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga koreksi Rp 5,5 triliun itu dibatalkan. Karena pembatalan tersebut, negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghasilan BCA sebesar Rp 375 miliar.