KPK masih dalami modus puluhan anggota DPRD Banten terima suap

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami modus puluhan Anggota DPRD Provinsi Banten menerima suap dari Direktur Utama PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol terkait rencana pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.

KPK belum bisa menjelaskan modus yang anggota DPRD Banten menerima suap tersebut. "Penyidik mengkaji penerimaan dan akan ditanya apakah mereka tahu latar belakang proses pemberian," kata Kepala bagian pemberitaan dan publikasi Priharsa Nurgraha ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/1).

Menurut KPK, para anggota DPRD yang sebagian besar anggota badan anggaran ini cukup kooperatif selama proses penyelidikan. "Penyidik berharap ada pendalaman dan pengembangan lebih lanjut," katanya.

Seperti diketahui, kasus ini terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Serpong, Banten, pada Selasa 1 Desember 2015. KPK mengamankan Wakil Ketua DPRD Banten dari Golkar S. M. Hartono, Anggota DPRD Banten dari PDIP Tri Satria Santosa, serta Direktur Utama PT Banten Global Development, Ricky Tampinongkol.

Pada saat ditangkap, mereka tengah telah bertransaksi suap terkait pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. Dari tangan dua wakil rakyat Banten, KPK menyita USD11.000 dan Rp 60 juta yang diduga merupakan uang suap.

KPK kemudian menetapkan ketiganya menjadi tersangka. Diduga sebagai pihak penerima suap, Tri dan Hartono dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ricky diduga sebagai pemberi suap. KPK menjeratnya dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.