KPK masih pikir-pikir tawaran Kapolri soal penyidik bantuan
Merdeka.com - Kapolri Badrodin Haiti menyambut baik ajakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi, salah satunya dengan memberikan penyidik tambahan. Namun, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, belum menentukan berapa banyak penyelidik yang diperbantukan untuk membantu lembaga antirasuah ini.
"Kita belum bahas soal itu," ucapnya ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (6/1).
Sejauh ini, tambah Saut, KPK masih membahas kesepakatan antar lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memberantas korupsi.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
"Kita masih bahas kesepatakan kerja sama untuk dilanjutkan ke depannya," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Senin (4/1) Lima pimpinan KPK sambangi Mabes Polri untuk melakukan koordinasi dengan Kapolri Badrodin Haiti.
Badrodin sepakat perlunya kerja sama antar institusi penegak hukum terkait penyelesaian kasus-kasus korupsi sehingga tidak terjadi penumpukan kasus. Kapolri berjanji mengulurkan tangan untuk KPK.
"Pemberantasan dan pencegahan korupsi, tadi disampaikan Pak Agus perlu kerja sama. Tapi juga PPATK dan lembaga antikorupsi, organisasi antikorupsi, BPK dan lainnya, BPKP perlu kerja sama. Beberapa hal, seperti pelatihan bersama. Tambahan penyidik juga kita siapkan. Kami bahkan tawarkan penanganan kasus yang sudah lama, BKO kan penyidik pada penyelesaian perkara. Sehingga tidak terjadi penumpukan kasus," ujar Badrodin usai menggelar pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/1).
Badrodin belum bisa memastikan berapa jumlah penyidik dari Polri yang akan diperbantukan ke KPK. Pihaknya berjanji memenuhi sesuai kebutuhan KPK.
"Tergantung jumlah yang diinginkan KPK. Kalau ada kasus yang belum selesai, tentu akan kami kirim. Tergantung kondisinya, saya pastikan jangan ratusan, ambil penyidik dari Polri yang pernah di KPK. Enggak perlu tes lagi," kata Badrodin.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPK Nawawi Pomolango menjawab soal pemberian bantuan hukum untuk Firli Bahuri
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.
Baca SelengkapnyaApakah kedepannya akan memperkuat kerjasama untuk pemeriksaan dan lain-lainnya?
Baca SelengkapnyaNawawi berencana mengadakan rapat antar pimpinan membahas soal bantuan hukum terhadap Firli.
Baca SelengkapnyaKPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaKPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaMenurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca SelengkapnyaSetelah supervisi selesai dilaksanakan, KPK akan menyampaikan hasilnya beserta rekomendasi kepada Polri dan/atau Kejaksaan.
Baca Selengkapnya