KPK masih rahasiakan hasil kajian soal kenaikan dana bantuan parpol
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan Partai Politik. Pengkajian tersebut, dikatakan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, sudah mendekati rampung.
Namun dia menyebut belum bisa menyampaikan hasil kajiannya. "Dana partai politik ini sedang kami kan tidak lama lagi akan selesai," ujar Laode, Jumat (7/10).
Menurut Laode, untuk menggodok PP tersebut, pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan. Pasalnya, imbuh Laode, peningkatan anggaran untuk parpol tidak bisa dijalankan begitu saja mengingat banyak kader terjerat kasus penerimaan suap.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Pihak DPR sendiri menyambut positif usulan revisi tersebut. Hal inilah yang membuat KPK mempertimbangkan revisi tersebut secara matang.
"Dana Parpol ini kami anggap sesuatu yang penting. Waktu konsultasi dengan DPR mereka sebagian besar setuju," tukas Laode.
Saat melakukan pengkajian, KPK menggandeng tim ahli di berbagai bidang salah satunya ahli politik dan keuangan.
Seperti diketahui, pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Kemendagri, Senin (3/10) disimpulkan bahwa usulan besaran kenaikan dana bantuan Parpol mencapai 50 kali lipat. Padahal dana Parpol saat ini mencapai Rp 13 miliar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaKPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca SelengkapnyaTotal pengeluaran kampanye partai akan bisa dilihat nanti di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaIvan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca SelengkapnyaKPK membidik kasus korupsi yang menyeret anggota komisi XI DPR RI dan anggota BPK.
Baca SelengkapnyaPendapatan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu sebesar Rp2.002.000.000 atau sekitar Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.
Baca SelengkapnyaDitemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu ketika masa tenang.
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca Selengkapnya