Follow
KPK masih telaah laporan dugaan gratifikasi Menteri Rini
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu terkait dugaan gratifikasi Menteri BUMN, Rini Soemarno dari Dirut PT Pelindo II, RJ Lino bakal terus ditelaah. Bahkan sejauh ini lembaga antirasuah masih mendalami laporan tersebut.
"Sesuai dengan prosedur pengaduan, sekarang pengaduan (laporan Masinton) tersebut tengah ditelaah oleh Direktur Pengaduan Masyarakat," kata Pelaksana Harian (Plh) Biro Humas KPK, Yuyuk Andrianti saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (2/10).
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu melalui kuasa hukumnya Mangapul Silalahi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti dugaan gratifikasi Rini dari RJ Lino.
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Siapa yang memberikan amplop Rp1 Miliar? Namun, ia mengakui bahwa acara tersebut menghasilkan keuntungan karena dua konglomerat memberikan amplop sebesar Rp1 miliar. Para dermawan besar tersebut adalah Tahir dari Bank Mayapada dan Prajogo Pangestu.
-
Siapa yang memberikan sedekah 2 miliar? Di sisi lain, April juga kembali mendapat cibiran dan hujatan ketika ia memamerkan sang suami yang baru saja memberikan sedekah dengan nominal 2 miliar.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
"Jadi kedatangan kita ke sini meminta dan mendesak KPK untuk menindaklanjuti kedatangan klien kami Pak Masinton Pasaribu yang menyerahkan dokumen dugaan gratifikasi dari Dirut Pelindo ke Menteri BUMN," ujar Mangapul.
Mangapul mengungkapkan sejauh ini pihak KPK tengah menelusuri dokumen yang diserahkan kliennya. Bahkan, dia mengklaim KPK berjanji akan mengumumkan hasil penelahaannya dalam waktu dekat.
"Kemungkinan dalam waktu dekat, mungkin minggu depan akan diumumkan apakah ada dugaan gratifikasi ini terjadi. Itu kira-kira," terang dia.
Seperti diketahui, Masinton menyambangi gedung KPK untuk melaporkan Rini dan RJ Lino. Rini disebut telah menerima gratifikasi berupa peralatan rumah mewah dari RJ Lino.
Dalam surat laporan itu, dituliskan jika Rini menerima alat perlengkapan rumah pada 16 Maret 2015. Selain itu, menurut surat laporannya ke lembaga superbody, dugaan gratifikasi tersebut diterima Masinton dari laporan masyarakat.
Berikut barang-barang mewah yang diberikan RJ Lino kepada Menteri Rini.
1. Kursi Sofa tiga dudukan (satu buah) senilai Rp 35 juta
2. Kursi Sofa satu dudukan (dua buah) senilai Rp 25 juta
3. Meja Sofa (satu buah) senilai Rp 10 juta
4. Kursi Makan (enam buah) senilai Rp 3,5 juta
5. Meja makan (satu buah) senilai Rp 25 juta
6. Perlengkapan ruang kerja satu set dengan nilai Rp 59 juta
"Semua ditotal Rp 200 juta," jelas Masinton di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/9).
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pegawai KPK diduga menerima pungli mulai dari Rp1 juta sampai Rp500 juta
Baca Selengkapnya
Pungli dilakukan petugas rutan KPK itu bervariasi mulai dari Rp2 juta hingga puluhan juta per bulan.
Baca Selengkapnya
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca Selengkapnya
Pahala menyebut KPK memiliki kecurigaan atas harta Arinal.
Baca Selengkapnya
Dewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.
Baca Selengkapnya
Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: Fakta Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya
Nilai uang tersebut hingga kini masih dalam proses penghitungan.
Baca Selengkapnya
KPK menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya