KPK menolak tunduk angket DPR

Merdeka.com - Usulan penggunaan hak angket terhadap KPK yang digulirkan Komisi III DPR resmi disetujui sebagai usulan DPR dalam rapat paripurna. Sebelum pengambilan keputusan, rapat diawali dengan pembacaan materi angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka keterangan palsu dalam kasus e-KTP Miryam S Haryani.

Meski sudah diketok dalam sidang paripurna, KPK menolak tunduk angket DPR. Bukan tanpa sebab KPK yang sedang gencar-gencarnya mengusut kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu, melawan DPR.

KPK secara tegas menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani saat proses penyidikan. KPK juga mengkritisi persetujuan hak angket di DPR mengenai hal tersebut.

"Terdapat penolakan dari sejumlah anggota DPR dan bahkan ada fraksi yang walk out. Apakah hal itu berkonsekuensi terhadap sah atau tidaknya keputusan hak angket tersebut akan kami pelajari terlebih dahulu," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Jumat (28/4).

Dia juga menyinggung mengenai syarat Undang-Undang MD3 yang mengatur keputusan hak angket. Adanya sejumlah anggota fraksi di DPR yang menolak usulan hak angket pun menjadi pertimbangan KPK.

"Ada syarat di UU MD3, bahwa usul menjadi hak angket jika dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir," jelasnya.

Laode amat menyayangkan persetujuan hak angket oleh DPR terhadap lembaganya. Menurut Laode, bergulirnya hak angket karena ada individu yang namanya mencuat dalam persidangan dugaan kasus korupsi proyek e-KTP.

"Kita perlu ingat, hak angket ini berawal dari keberatan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR yang namanya disebut oleh penyidik KPK, Novel Baswedan saat menjadi saksi di persidangan kasus e-KTP, 30 Maret 2017," jelas Laode.

KPK berkali-kali menegaskan tidak akan membuka rekaman pemeriksaan Miryam di luar proses hukum. Karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk penghambatan proses penyidikan. "Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK," tegasnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, dalam BAP politikus Hanura itu, bisa jadi terdapat bukti-bukti yang seharusnya muncul dalam persidangan. Namun, jika dibuka sebelum persidangan, hal itu dapat menyebabkan bias dalam proses hukum serta menghambat penanganan kasus yang sedang ditangani.

"Kami hormati kewenangan pengawasan DPR, namun jangan sampai kewenangan tersebut masuk jauh dan rentan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. KPK selalu menegaskan untuk sejumlah pihak tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan ini," tambahnya.

Sebelumnya, perwakilan pengusul yang membacakan materi angket KPK yakni anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi. Dalam paparannya, Taufiq menyebut alasan digulirkannya angket karena KPK tidak menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai peraturan.

"Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK, DPR (dalam hal ini Komisi III DPR RI) mendapatkan masukan dan informasi tentang tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi KPK tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik," kata Taufiq di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Rapat paripurna DPR dengan agenda pembacaan usulan angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam diwarnai aksi walk out. Mereka yang menolak angket adalah Fraksi Partai Gerindra, PKS, PKB dan Demokrat.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim bila hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP politisi Hanura Miryam S Haryani sudah ditandatangani anggota dari 8 fraksi partai. Hanya ada dua fraksi yang tidak menandatangani hak angket yakni PKS dan Demokrat.

"Permohonan penggunaan hak angket yang juga telah ditandatangani pengusul 25 orang dari 8 fraksi," kata Fahri.

Menurutnya, sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan hak angket. Dia berdalih bahwa tujuan pengawasan DPR melalui hak angket hampir sama dengan rapat-rapat di Komisi. Hanya saja, mekanisme penggalian keterangan bisa jauh lebih dalam.