KPK minta bantuan ikatan dokter periksa surat sakit Setya Novanto

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kembali terhadap Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP). Pada pemanggilan perdana, pria yang akrab disapa Setnov itu beralasan sakit sehingga tidak memenuhi panggilan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan mempelajari hasil pemeriksaan kesehatan Setya Novanto terlebih dahulu. Sebab, ada beragam pernyataan dari pejabat partai Golkar mengenai sakit yang diderita ketua DPR itu.

"Memang ada keterangan sakit di sana ada keterangan dari rumah sakit dan dokter kita pelajari terlebih dahulu," ujar Febri di gedung KPK, Selasa (12/9).

KPK tidak menutup kemungkinan bakal menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menelaah kebenaran surat hasil pemeriksaan kesehatan Novanto. KPK telah membuat perjanjian kerja sama dengan IDI sejak tahun 2012 sampai 2017 dan telah diperpanjang.

Dia berharap kerja sama dengan IDI membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dengan diagnosa sejujurnya atas pihak-pihak yang tengah berperkara.

"Dengan adanya kerja sama itu para dokter mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan informasi dan diagnosa sebenarnya," ucapnya.

Diketahui, ketua umum partai Golkar itu sedianya menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di KPK terkait kasus korupsi e-KTP, Senin (11/9). Namun Setnov mangkir dengan alasan sakit dan saat ini sedang dirawat di RS Siloam, Semanggi, Jakarta Pusat.

Wakil Sekjen DPP Golkar Nurul Arifin mengatakan Setnov menderita vertigo. Selain vertigo, dia menyebut Setnov juga terindikasi memiliki gangguan kesehatan lainnya.

"Memang kondisinya vertigo dan sedang dilanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Ada indikasi lain lah yang kita belum tahu dan harus diperiksa laboratorium dan sebagainya," ucapnya.

Saat ini, status Setnov merupakan tersangka atas kasus yang merugikan negara Rp 2,3 Triliun tersebut. Dia diduga turut serta dalam tindakan korupsi dengan berperan sebagai pengatur anggaran di DPR.

KPK pun menyangkakan Setnov Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (mdk/noe)