KPK minta kasus Komjen Budi jangan jadi ajang adu domba
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus dugaan gratifikasi dan suap melilit Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan bukan hendak menjerat institusi Polri. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menyatakan jangan sampai perkara itu dipakai buat ajang mengadu domba kedua lembaga penegak hukum itu.
"Saya Deputi Pencegahan yang tentu bertugas untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antar institusi. Jangan sampai ini direduksi jadi persoalan antara KPK dan Polri," kata Johan kepada para pewarta di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1).
Johan menyatakan KPK tetap menghormati upaya hukum dilakukan Komjen Budi dengan jalur praperadilan ataupun melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung atau Mabes Polri. Tetapi, dia menyatakan KPK siap meladeni perlawanan Komjen Budi.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
Johan mengimbau kepada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana supaya menghentikan aksinya mengadu domba KPK dan Polri. Sebab menurut dia, saat ini hubungan KPK dan Polri dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi sedang bagus-bagusnya. Hal itu terbukti dalam jalinan kerja sama dan koordinasi supervisi pengelolaan sumber daya alam di seluruh Indonesia. Bahkan menurut dia, dari kerja sama itu berhasil menambah pemasukan sampai Rp 13 triliun ke kas negara.
"KPK-Polri tidak ada kaitannya. Apalagi ini mencoba menarik-narik, mengkait-kaitkan dengan peristiwa tiga atau empat tahun yang lalu. Saya rasa ini bukan persoalan lembaga," ujar Johan.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
Baca SelengkapnyaAndi Gani memastikan Jokowi tak ikut campur dalam kisruh internal Kadin.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaJohan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca SelengkapnyaDia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas menuai polemik.
Baca SelengkapnyaHal itu, dia sampaikan merespons pertanyaan terkait kasus judi online di Komdigi mengarah kepada mantan Menkominfo Budi Arie.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pandang bulu memberantas korupsi. Termasuk memanggil anak dan menantu Presiden
Baca SelengkapnyaDia menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaJohan Budi merespons rasa penasaran awak media tentang sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal tersebut.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.
Baca Selengkapnya