KPK minta pembagian jatah tata kelola migas diubah biar tak rasuah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya tindakan korupsi pada regulasi pengelolaan minyak dan gas terkait tata cara hak partisipasi. Mereka melihat kondisi sekarang lebih menguntungkan pihak swasta.

Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan menuturkan, dalam hak partisipasi seharusnya pemerintah mendapatkan 10 persen dari pemerintah daerah. Namun, kenyataan di lapangan pemerintah tidak menerima sepenuhnya 10 persen hak pemerintah daerah, tapi pembagiannya justru lebih banyak swasta. Oleh karena itu pihaknya meminta untuk merevisi regulasi tersebut agar tak berujung rasuah.

"Kami minta PP Nomor 35 tahun 2004 terutama Pasal 34 dan 3 direvisi tentang participating interest karena KPK melihat itu condong menguntungkan swasta bukan pemerintah daerah," katanya saat acara diskusi bersama awak media di Aula KPK, Jakarta, Selasa (12/1).

Tak hanya itu, pihak KPK juga menemukan dari 15 blok migas yang dipantau menunjukkan pihak swasta memiliki pembagian untung yang lebih. "Kami telah menegur pemerintah setempat dengan melayangkan surat," ucapnya.

Kemudian, Pahala mencontohkan persoalan yang ada di Blok Cepu. Di sana membutuhkan dana Rp 2 triliun. "Tapi pemerintah tidak memiliki uang jadi masing-masing BUMD patungan. Nah, dari situ KPK lihat jadi janggal karena 10 persen hak pemerintah daerah, tapi pembagiannya justru banyak swasta. Misal pemerintah daerah Bojonegoro hanya diuntungkan 25 persen, Jawa Timur 30 persen, Kabupaten Blora 33 persen, dan Jawa Tengah 25 persen," ungkapnya.

Dari contoh kasus tersebut, KPK menyodorkan pilihan agar fokus pada bagi hasil. "Jadi tidak perlu biayai, kalau tidak punya uang pinjem saja ke pusat investasi pemerintah BPD," jelasnya.

KPK kemudian berharap pemerintah setempat berhati-hati melangkah agar tak berujung rasuah. "Kami berharap pemerintah terutama pihak yang terkait berhati-hati," pungkasnya.