Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK minta pengampunan pajak tak berlaku pada kasus yang berjalan

KPK minta pengampunan pajak tak berlaku pada kasus yang berjalan Laode Muhammad Syarif. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memang menegaskan bahwa pihaknya sepakat dengan RUU Tax Amnesty. Namun ada beberapa syarat pengecualian.

"Ada beberapa hal yang mungkin perlu dikecualikan dalam rancangan undang-undang itu, salah satunya bahwa semua kasus yang sedang diteliti dan didalami oleh kepolisian, kejaksaan, KPK tentunya tidak dikecualikan, karena itu kasus yang sedang berjalan," kata Laode dalam rapat konsultasi komisi XI DPR dengan PPATK, Kejaksaan, Polri, dan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).

Laode juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak juga harus mengecualikan beberapa kejahatan yang sulit diterima masyarakat. Beberapa diantaranya ialah ketika dana di luar negeri itu digunakan untuk pembiayaan terorisme, narkoba, dan people smuggling.

Orang lain juga bertanya?

‎"Parlemen dan pemerintah harus yakin betul, bahwa upaya ini akan mendatangkan sesuatu. Kalau tadi misalnya yang dikatakan ketua PPATK dan sudah dibicarakan dengan menteri keuangan, kita memiliki uang yang diparkir di luar negeri itu sekitar Rp 11.000 triliun. Maka kita harus menghitung-hitung kira-kira untuk melaksanakan ini berapa persen dari uang itu yang bisa kita masukkan dalam negeri," bebernya.

KPK juga meminta kejaksaan dan kepolisian mampu mengawal implementasi payung hukum pengampunan pajak tersebut. ‎"Dalam draft undang-undang nanti juga, tolong ditulis dengan tegas tentang misalnya pembatasan waktunya. Sampai berapa lama dan untuk apa saja," tuturnya.

‎Menurut Laode, tax amnesty ini dilakukan sebagai upaya terpaksa dari bangsa. Oleh karena itu setelah adanya undang-undang ini masa berlakunya ditentukan. maka

"Undang-undang ini saya berharap mencantumkan ada pasal untuk memerintahkan kepada pemerintah khususnya Kemenkeu dan Dirjen Pajak untuk memperbaiki dan mereformasi Dirjen Pajak itu dengan baik. Harus jelas, clear, dan kalau bisa ada timeline. Supaya tax ratio uang sedikit sekarang yang targetnya sudah minimun‎ itu kita juga tak bisa dapatkan sehingga hal ini perlu jangan sampai terulang," pungkasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Begini Ganjar Perlakukan KPK jika Terpilih jadi Presiden
Begini Ganjar Perlakukan KPK jika Terpilih jadi Presiden

Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.

Baca Selengkapnya
MA Kabulkan Uji Materi Peraturan KPU, Eks Koruptor Baru Bisa Nyaleg 5 Tahun Setelah Jalani Pidana
MA Kabulkan Uji Materi Peraturan KPU, Eks Koruptor Baru Bisa Nyaleg 5 Tahun Setelah Jalani Pidana

Kedua pasal itu dapat mengeliminir keharusan para terpidana melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara untuk bisa nyaleg.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tak Benar Laporkan LHKPN
KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tak Benar Laporkan LHKPN

KPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur

Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

Baca Selengkapnya
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye

Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK: Hakim Ansori Harus Tolak PK Mardani Maming
Eks Penyidik KPK: Hakim Ansori Harus Tolak PK Mardani Maming

Peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming bukan merupakan solusi bagi koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Baca Selengkapnya
KPU akan Hapus Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Tak Lapor Dana Kampanye, Ini Alasannya
KPU akan Hapus Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Tak Lapor Dana Kampanye, Ini Alasannya

KPU akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye

Baca Selengkapnya
Gazalba Saleh Dinyatakan Bebas, KPK Lakukan Banding
Gazalba Saleh Dinyatakan Bebas, KPK Lakukan Banding

Ghufron mengaku heran atas keputusan hakim yang hanya mempermasalahkan administrasi jaksa, sehingga membebaskan hakim nonaktif MA itu.

Baca Selengkapnya
KPK Pastikan Kerja Kedeputian Penindakan Sesuai Prosedur Tangani Kasus Mardani Maming
KPK Pastikan Kerja Kedeputian Penindakan Sesuai Prosedur Tangani Kasus Mardani Maming

"KPK tetap meyakini kerja kedeputian penindakan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlak."

Baca Selengkapnya
Soal Kasus Aiman Witjaksono, Polri Tegaskan Setiap Perbuatan Harus Dipertanggungjawabkan
Soal Kasus Aiman Witjaksono, Polri Tegaskan Setiap Perbuatan Harus Dipertanggungjawabkan

Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Putusan MA Minta Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan & Tak Dirampas, KPK Bereaksi Tegas
VIDEO: Putusan MA Minta Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan & Tak Dirampas, KPK Bereaksi Tegas

MA menyatakan menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael dalam kasus kasus gratifikasi dan TPPU

Baca Selengkapnya