KPK minta pengampunan pajak tak berlaku pada kasus yang berjalan
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memang menegaskan bahwa pihaknya sepakat dengan RUU Tax Amnesty. Namun ada beberapa syarat pengecualian.
"Ada beberapa hal yang mungkin perlu dikecualikan dalam rancangan undang-undang itu, salah satunya bahwa semua kasus yang sedang diteliti dan didalami oleh kepolisian, kejaksaan, KPK tentunya tidak dikecualikan, karena itu kasus yang sedang berjalan," kata Laode dalam rapat konsultasi komisi XI DPR dengan PPATK, Kejaksaan, Polri, dan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).
Laode juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak juga harus mengecualikan beberapa kejahatan yang sulit diterima masyarakat. Beberapa diantaranya ialah ketika dana di luar negeri itu digunakan untuk pembiayaan terorisme, narkoba, dan people smuggling.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
"Parlemen dan pemerintah harus yakin betul, bahwa upaya ini akan mendatangkan sesuatu. Kalau tadi misalnya yang dikatakan ketua PPATK dan sudah dibicarakan dengan menteri keuangan, kita memiliki uang yang diparkir di luar negeri itu sekitar Rp 11.000 triliun. Maka kita harus menghitung-hitung kira-kira untuk melaksanakan ini berapa persen dari uang itu yang bisa kita masukkan dalam negeri," bebernya.
KPK juga meminta kejaksaan dan kepolisian mampu mengawal implementasi payung hukum pengampunan pajak tersebut. "Dalam draft undang-undang nanti juga, tolong ditulis dengan tegas tentang misalnya pembatasan waktunya. Sampai berapa lama dan untuk apa saja," tuturnya.
Menurut Laode, tax amnesty ini dilakukan sebagai upaya terpaksa dari bangsa. Oleh karena itu setelah adanya undang-undang ini masa berlakunya ditentukan. maka
"Undang-undang ini saya berharap mencantumkan ada pasal untuk memerintahkan kepada pemerintah khususnya Kemenkeu dan Dirjen Pajak untuk memperbaiki dan mereformasi Dirjen Pajak itu dengan baik. Harus jelas, clear, dan kalau bisa ada timeline. Supaya tax ratio uang sedikit sekarang yang targetnya sudah minimun itu kita juga tak bisa dapatkan sehingga hal ini perlu jangan sampai terulang," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung menjelaskan perihal denda damai yang merupakan langkah hukum pelaku tindak pidana, yang dapat dilakukan untuk terbebas dari jerat hukum.
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca SelengkapnyaKedua pasal itu dapat mengeliminir keharusan para terpidana melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara untuk bisa nyaleg.
Baca SelengkapnyaKPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menanggapi wacana pembebasan koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya ke negeara.
Baca SelengkapnyaPrabowo menggagas bakal memaafkan para koruptor, dengan syarat meraka harus mengembalikan aset negara yang dircurinya.
Baca SelengkapnyaPemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaAturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaPeninjauan kembali (PK) Mardani H Maming bukan merupakan solusi bagi koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman.
Baca SelengkapnyaKPU akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
Baca SelengkapnyaGhufron mengaku heran atas keputusan hakim yang hanya mempermasalahkan administrasi jaksa, sehingga membebaskan hakim nonaktif MA itu.
Baca Selengkapnya