KPK Minta Tambahan Anggaran, Anggota Komisi III Singgung TWK dan SP3 Kasus BLBI

Merdeka.com - Pagu anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2022 sebesar Rp 1.093,22 miliar. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa anggaran tersebut tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan KPK di tahun 2022. Untuk itu, Firli meminta anggaran tambahan sebesar Rp403,09 miliar. Hal ini ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI.

Menanggapi usulan Firli, Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Romo Syafi'i mengungkapkan bahwa dirinya paham betul besarnya kebutuhan KPK. Dia mengaku sebenarnya ingin menyetujui anggaran tambahan yang diajukan KPK itu. Namun, kata Romo, ada beberapa hal yang menjadi sorotannya, sehingga penambahan anggaran itu perlu dipertimbangkan.

"Fraksi Gerindra sangat meyakini, bapak-bapak (pegawai KPK) benar-benar paham apa yang akan dikerjakan. Sehingga benar-benar paham berapa anggaran yang diperlukan. Menurut kami, permohonan penambahan anggaran di KPK atau PPATK itu bisa dimaklumi atau kita setujui," kata Romo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (3/6).

Dia juga berharap, dengan disetujuinya anggaran tambahan itu, maka KPK bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sebagaimana visi dan misi KPK yang mengarahkan pada penurunan tingkat korupsi, serta meningkatkan upaya-upaya anti korupsi. Namun kenyataannya, kata Romo, akhir-akhir ini, apa yang dilakukan KPK kerap kali menimbulkan kontroversi. Misalnya terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK. Bukan hanya TWK, Romo juga menyinggung SP3 kasus BLBI yang dilakukan oleh KPK.

Sehingga menurutnya, usulan penambahan anggaran di momen seperti ini kurang tepat. Dia khawatir jika DPR menyetujuinya, maka akan menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat.

"Ada beberapa persoalan yang jadi perhatian publik. Pertama soal SP3 BLBI dan soal TWK. Dengan permohonan tambahan anggaran, ini bisa menjadi pertanyaan," katanya.

"Kalau untuk program, kami paham. Tetapi kami juga berisiko di (mata) masyarakat. Terlihat seperti mendukung yang tidak seharusnya terjadi. Baik di KPK atau di PPATK," lanjutnya.

Diketahui bahwa bukan hanya KPK saja yang mengajukan anggaran tambahan. Namun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp17.138.857.000. Di mana pagu anggaran PPATK tahun 2022 sebesar Rp 212.672.381.000. Namun, Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa PPATK membutuhkan 229.811.238.000.

Terkait hal ini, Romo juga menyoroti citra PPATK di mata publik pasca pemblokiran rekening anggota eks Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR akan menurun jika DPR menyetujui penambahan anggaran untuk PPATK itu.

"Terkait permohonan anggaran tambahan PPATK, kita sangat memaklumi. tentu dengan penggunaan yang proporsional. Namun, PPATK juga menjadi sorotan publik. Karena Bareskrim belum pernah putuskan pemutusan rekening anggota FPI, tapi PPATK sudah lakukan pemblokiran. ini yang jadi perhatian masyarakat," kata Romo.