KPK Nilai Pemindahan Koruptor ke Nusakambangan Perbaiki Kredibilitas Kemenkumham

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan wacana pemindahan narapidana kasus korupsi ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah untuk memperbaiki kredibilitas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

"Bahwa yang dilakukan KPK ini bersama Dirjen PAS adalah untuk memperbaiki kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu yang perlu dipahami, KPK melalui tugas pencegahan sedang membantu Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan kredibilitas dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Apalagi, menurutnya, wacana pemindahan napi korupsi itu muncul dari Ditjen PAS Kemenkumham sendiri. Dia menyebut KPK hanya memberikan rekomendasi sebagai bagian perbaikan tata kelola Lapas.

"Jadi yang menyusun rencana aksi adalah pihak Ditjen PAS. Mereka yang menyusun secara rinci tahapan-tahapannya bulan per bulan termasuk bulan Juni ini," kata Febri.

Febri berharap awal tahun 2020 mendatang, pihak Ditjen PAS Kemenkumham sudah merealisasikan pemindahan napi korupsi ke Nusakambangan, terutama napi yang kerap mengundang masalah.

"Tentu proses persiapannya dimulai dari sekarang, pengajuan nama (napi yang akan dipindahkan) dan lain-lain. Jadi bukan KPK yang mengajukan nama, tapi pihak Dirjen Pas yang mengajukan nama yang akan dibahas bersama," kata Febri.

Maka dari itu, Febri menyarankan agar Kemenkumham segera merealisasikan aksi tersebut. Menurut Febri, jangan sampai Kemenkumham mendelegitimasi perbaikan pengelolaan Lapas.

"Jangan sampai pihak Kementerian Hukum dan HAM sendiri yang mendelegitimasi perbaikan dan perubahan yang sudah dilakukan di Nusakambangan tersebut," kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie