KPK panggil anggota Komisi V terkait kasus suap Damayanti

Merdeka.com - Hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anggota Komisi V DPR terkait proyek jalan di Pulau Seram, Maluku. Kali ini Fauzih H Amro dari fraksi Hanura dipanggil ke KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.

"Pemanggilan Fauzih sebagai saksi terkait Tindak Pidana Korupsi pemberian hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016, dengan tersangka AKH (Abdul Khoir)," ujar Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam pesan singkatnya, Selasa (9/2).

Namun, setiba di gedung KPK sekitar pukul 10.35 WIB, Fauzih bergegas masuk ke ruang steril KPK tanpa memberikan pernyataan apapun kepada para awak media. Politikus Hanura juga bergegas bersembunyi untuk menghindari bidikan kamera.

Selain Fauzih, hari ini penyidik juga memanggil Ir. Ign. Wing Kusbimanto, PNS, untuk dimintai keterangannya.

Sebelumnya, KPK juga memanggil anggota komisi V DPR, Budi Supriyanto terkait kasus ini. Namun Budi enggan memberikan keterangan apapun seusai menjalani pemeriksaan kepada awak media.

Seperti diketahui, pada hari Rabu (13/1) KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terkait proyek ini. Dalam Operasi tersebut KPK mengamankan SGD 99.000, dan 6 orang, namun KPK akhirnya membebaskan 2 orang supir yang tidak terbukti melakukan unsur pidana. Setelah melakukan pemeriksaan 24 jam akhirnya KPK menetapkan 4 orang tersangka.

Keempat tersangka adalah Damayanti Wisnu Putranti anggota momisi V DPR RI fraksi PDIP, Julia Prasrtyarini atau Uwi dan Dessy A. Edwin, dari pihak swasta yang menerima suap sedangkan Abdul Khoir selaku Dirut PT Windu Tunggal Utama (WTU) sebagai pemberi suap.

Atas perbuatannya, Damayanti, Julia, dan Dessy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mdk/rhm)