KPK pelajari dugaan duit korupsi PLTU Riau-1 mengalir ke Golkar
Merdeka.com - Dana korupsi PLTU Riau-1 sebesar Rp 2 miliar diduga mengalir ke Partai Golkar untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Tuduhan itu diungkapkan oleh terpidana kasus korupsi e-KTP sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Politikus Partai Golkar sekaligus tersangka kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tidak ingin menduga-duga apakah dana itu benar mengalir ke Golkar. Dia mengaku masih ingin mempelajari tuduhan tersebut.
"Nanti kita pelajari dulu seperti apa nanti, apa memang ada aliran dana seperti itu nanti, kita pelajari pelan-pelan. Kalau diomong-omong juga kalau kita nggak bisa buktikan bagaimana," kata Saut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9).
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
KPK, kata Saut, juga akan terlebih dahulu mempelajari pernyataan Eni apakah bisa menjerat Golkar terkena pidana korupsi korporasi. Sebab, lanjut dia, lembaga antirasuah itu harus membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari ucapan Eni.
"Kita harus lihat dulu seperti apa kemana dia arahkan, hasil yang kita bisa buktikan bahwa itu adalah hasil korupsi baru itu di gunakan kemana," ungkapnya.
Saut juga berharap pengajuan justice collaborator yang diajukan Eni bisa memperjelas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. Termasuk aliran dana yang mengalir dari kasus korupsi tersebut. Meski dia mengaku belum dapat memastikan apakah akan menerima pengajuan justice collaborator dari Eni.
"Mudah-mudahan dia bisa membuka lebih banyak hal supaya lebih clear," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaDugaan rasuah tersebut terjadi tentang waktu 2017-2023.
Baca SelengkapnyaDisinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca SelengkapnyaTessa menegaskan, hal tersebut tidak menutipi kejahatan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menegaskan tidak ada uang suap dalam dana CSR BI.
Baca SelengkapnyaKejati Jatim melakukan penggeledahan di kantor PT INKA yang berada di Jl Yos Sudarso, Madiun, pada Senin, 15 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaSalah satu lokasi yang disatroni oleh penyidik yakni PT Telkom Grup itu sendiri.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaKPK membuka peluang memeriksa pengurus DPP Partai Nasdem untuk menelusuri aliran uang terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan.
Baca SelengkapnyaKetua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.
Baca Selengkapnya