Follow
KPK: Pencatutan nama Jokowi lebih baik ditangani kepolisian
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penyelesaian polemik pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan ketua DPR Setya Novanto, akan lebih tepat ditangani pihak kepolisian.
"Soal Setya Novanto, kemarin Plt Ketua KPK sudah menyampaikan bahwa kasusnya lebih baik ditangani kepolisian karena kepolisian bisa tangani kasus yang lebih luas daripada KPK yang hanya bisa tangani korupsi," ujar kepala biro humas KPK Yuyuk Andriati kepada merdeka.com, Jumat (20/11).
Namun jika ada permintaan untuk KPK menindak lanjuti kasus tersebut, pihaknya mengaku tetap siap menanganinya. Sejauh ini belum ada permintaan pada KPK untuk mengusut kasus ini. Termasuk belum ada laporan terkait rekaman suara pencatutan nama Presiden Jokowi yang diduga dilakukan Setya Novanto.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Apa tugas Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK? Nawawi sempat mengaku tugas yang diamanahkan Jokowi kepada dirinya sangat berat.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
"Belum, kalau sudah ada penyerahan dan permintaan resmi baru penegak hukum akan siap" ujar plt wakil ketua KPK, Indriyanto saat dihubungi merdeka.com Jumat (20/11).
Sebelumnya, plt ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, kasus yang menyeret nama Setya Novanto lebih baik ditangani pihak kepolisian. Karena kepolisian bisa secara luas menelisik kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh ketua DPR tersebut.
"Kalau saran saya yang paling tepat pegang kasus ini Kepolisian saja. Karena mereka bisa masuk dari berbagai penjuru" ujar plt Ruki saat menghadiri sidang rapat dengar pendapat dengan komisi III DPR, Kamis (19/11).
Setya Novanto diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan meminta PT Freeport memberikan saham sebesar 11 persen untuk Jokowi dan 9 persen untuk JK. Setya Novanto menyayangkan rekaman dan transkrip pembicaraan dirinya dengan petinggi PT Freeport yang tersebar. Menurutnya transkrip yang tersebar tidak utuh.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca Selengkapnya
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Perlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Kinerja Kejagung membongkar kasus-kasus besar disebut membuat penilaian positif masyarakat.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.
Baca Selengkapnya