KPK Percaya Polri Profesional Tangani Laporan Pemprov Papua

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Polri bersikap profesional atas laporan pencemaran nama baik yang dibuat Pemerintah Provinsi Papua terhadap pegawai KPK. Laporan tersebut buntut peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Sabtu di Hotel Borobudur, Jakarta.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan kendati adanya laporan tersebut pihaknya tak gentar mengawal tindakan penganiyaan yang menimpa pegawai KPK. Secara hukum, imbuhnya, polisi diyakini mampu memilah mana saja laporan yang benar atau mengada-ada.

"KPK percaya Polri akan profesional menangani hal tersebut. Siapa pun dapat melaporkan apa yang ia anggap benar, namun secara hukum tentu akan mudah dipilah, mana yang benar dan tidak benar atau mengada-ngada," kata Febri, Selasa (5/2).

Ia menambahkan, komisi antirasuah akan memberikan dukungan penuh berupa pendampingan hukum terhadap pegawai KPK yang diduga menjadi korban penganiayaan saat melakukan tugasnya.

Febri kembali menegaskan pegawai KPK yang mengalami kekerasan pada hari Minggu lalu bertindak atas dasar surat tugas resmi KPK.

"KPK memastikan akan memberikan dukungan penuh, termasuk pendampingan hukum terhadap Pegawai KPK yang diserang saat menjalankan tugasnya. Karena yang bersangkutan melakukan beberapa kegiatan berdasarkan penugasan resmi KPK," tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov Papua diwakili Alexander Kapisa melaporkan pegawai KPK ke polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. laporan tersebut berawal saat Pemprov Papua selesai melakukan rapat dalam angka evaluasi hasil APBD tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Pihak Pemprov kemudian melihat dan mencurigai pegawai KPK berinisial MGW yang melakukan pemotretan terhadap seluruh peserta rapat. Pihak Pemprov juga melihat MGW melakukan komunikasi terhadap orang lain terkait hasil pemotretan tersebut.

Kemudian pihak Pemprov menghampiri MGW dan menanyakan identitas. Terlapor disebut tidak bisa memberikan jawaban yang jelas kepada pihak Pemprov. Kemudian isi tas pinggang MGW digeledah, dan ditemukan kartu identitas pegawai KPK.

Kepada polisi Alexander menjelaskan bahwa pegawai KPK tersebut tidak membawa kelengkapan administrasi apapun saat itu. Alexander juga menyebut Pemprov Papua kemudian mengecek isi HP terlapor dan ditemukan foto-foto semua peserta rapat. Selain itu juga ditemukan percakapan WA terkait kemungkinan adanya penyuapan yang akan dilakukan Pemprov Papua.

Alex membantah adanya penyuapan dalam rapat tersebut. Isi tas yang dimaksud pegawai KPK berisi dokumen bukan uang.