Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK periksa berkas laporan ICW soal dugaan korupsi APBD DKI 2014

KPK periksa berkas laporan ICW soal dugaan korupsi APBD DKI 2014 Gedung KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait dugaan korupsi Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, KPK sedang menelaah laporan berserta berkas-berkas yang diserahkan ICW.

"Tentu kita lakukan penelaahan terlebih dahulu. Tim dari Dumas (Pengaduan Masyarakat) kita akan memeriksa, kita lihat apakah benar ada laporan tersebut, ada tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Priharsa saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (26/3).

Dia menambahkan berkas-berkas yang diserahkan ICW akan diperiksa. Sehingga nantinya akan ada bukti awal untuk menentukan indikasi tindak pidana korupsi.

"Kan ada berkas-berkas yang diserahkan juga. Itu akan dilihat apakah cukup sebagai bukti awal untuk menemukan indikasi tindak pidana korupsi," terang Priharsa.

Jika ada kekurangan bukti dalam berkas tersebut, nantinya KPK akan meminta kembali bukti-bukti yang diperlukan dari ICW. "Atau bisa juga kita minta keterangan dari ICW, terkait apa saja yang dianggap kurang dalam proses penelaahan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan adanya temuan dugaan korupsi dalam APBD DKI Jakarta. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas menyebut dugaan korupsi ditemukan di sektor pelayanan pendidikan.

"Hari ini kami melaporkan beberapa dugaan korupsi dan dugaan kerugian negara terutama untuk sektor pelayanan pendidikan DKI Jakarta," kata Firdaus di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/3).

Firdaus mengatakan dalam laporannya kali ini ada tiga paket kegiatan pejabat DKI yang menimbulkan kerugian negara cukup besar, salah satunya pengadaan UPS.

"Dari beberapa paket kegiatan kami melaporkan ada tiga paket kegiatan yang agak besar total nilai kerugian negaranya hampir 278 miliar. Itu termasuk di dalamnya ada UPS, ada printer scanner tiga dimensi, ada buku dan ada beberapa lagi dugaan paket kegiatan terutama untuk dinas pendidikan 2014," jelasnya.

(mdk/siw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung

Laporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

Baca Selengkapnya
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Terima Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Pelontar Gas Air Mata Polri, Ini Langkah KPK
Terima Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Pelontar Gas Air Mata Polri, Ini Langkah KPK

Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, laporan terkait dugaan korupsi yang mereka terima dapat diproses kurang lebih dua hari.

Baca Selengkapnya
Sudah Diizinkan Pengadilan, Polisi Surati Pimpinan KPK Minta Dokumen Terkait Kasus Pemerasan
Sudah Diizinkan Pengadilan, Polisi Surati Pimpinan KPK Minta Dokumen Terkait Kasus Pemerasan

Karena dokumen tersebut masuk dalam materi penyidikan sehingga belum bisa diungkap ke publik.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi

Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Status Hukum Dugaan Korupsi Denda Impor Potensi Naik ke Penyidikan
KPK Ungkap Status Hukum Dugaan Korupsi Denda Impor Potensi Naik ke Penyidikan

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan seluruh kasus yang masuk mendapatkan perlakuan yang sama

Baca Selengkapnya
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain

Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tak Benar Laporkan LHKPN
KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tak Benar Laporkan LHKPN

KPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.

Baca Selengkapnya
Irjen Karyoto Blak-blakan Nasib Kasus Kebocoran Data KPK Soal Korupsi ESDM
Irjen Karyoto Blak-blakan Nasib Kasus Kebocoran Data KPK Soal Korupsi ESDM

Irjen Pol Karyoto akhirnya buka suara soal kejelasan nasib kasus dugaan kebocoran data KPK perkara korupsi Kementerian ESDM

Baca Selengkapnya
Cak Imin Diperiksa Terkait Kasus Sistem Proteksi TKI, Murni Penegakan Hukum atau Politisasi?
Cak Imin Diperiksa Terkait Kasus Sistem Proteksi TKI, Murni Penegakan Hukum atau Politisasi?

Cak Imin buka suara soal panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Selengkapnya