KPK periksa berkas laporan ICW soal dugaan korupsi APBD DKI 2014
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait dugaan korupsi Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, KPK sedang menelaah laporan berserta berkas-berkas yang diserahkan ICW.
"Tentu kita lakukan penelaahan terlebih dahulu. Tim dari Dumas (Pengaduan Masyarakat) kita akan memeriksa, kita lihat apakah benar ada laporan tersebut, ada tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Priharsa saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (26/3).
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
Dia menambahkan berkas-berkas yang diserahkan ICW akan diperiksa. Sehingga nantinya akan ada bukti awal untuk menentukan indikasi tindak pidana korupsi.
"Kan ada berkas-berkas yang diserahkan juga. Itu akan dilihat apakah cukup sebagai bukti awal untuk menemukan indikasi tindak pidana korupsi," terang Priharsa.
Jika ada kekurangan bukti dalam berkas tersebut, nantinya KPK akan meminta kembali bukti-bukti yang diperlukan dari ICW. "Atau bisa juga kita minta keterangan dari ICW, terkait apa saja yang dianggap kurang dalam proses penelaahan ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan adanya temuan dugaan korupsi dalam APBD DKI Jakarta. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas menyebut dugaan korupsi ditemukan di sektor pelayanan pendidikan.
"Hari ini kami melaporkan beberapa dugaan korupsi dan dugaan kerugian negara terutama untuk sektor pelayanan pendidikan DKI Jakarta," kata Firdaus di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/3).
Firdaus mengatakan dalam laporannya kali ini ada tiga paket kegiatan pejabat DKI yang menimbulkan kerugian negara cukup besar, salah satunya pengadaan UPS.
"Dari beberapa paket kegiatan kami melaporkan ada tiga paket kegiatan yang agak besar total nilai kerugian negaranya hampir 278 miliar. Itu termasuk di dalamnya ada UPS, ada printer scanner tiga dimensi, ada buku dan ada beberapa lagi dugaan paket kegiatan terutama untuk dinas pendidikan 2014," jelasnya.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, laporan terkait dugaan korupsi yang mereka terima dapat diproses kurang lebih dua hari.
Baca SelengkapnyaKarena dokumen tersebut masuk dalam materi penyidikan sehingga belum bisa diungkap ke publik.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan seluruh kasus yang masuk mendapatkan perlakuan yang sama
Baca SelengkapnyaLembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca SelengkapnyaKPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.
Baca SelengkapnyaIrjen Pol Karyoto akhirnya buka suara soal kejelasan nasib kasus dugaan kebocoran data KPK perkara korupsi Kementerian ESDM
Baca SelengkapnyaCak Imin buka suara soal panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca Selengkapnya