KPK periksa Fuad Amin sebagai saksi kasus suap di Bangkalan

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan memeriksa Ketua DPRD Bangkalan non-aktif Fuad Amin Imron terkait kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan. Fuad akan diperiksa untuk tersangka Dirut PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ABD," kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/1).

Seperti diketahui, mantan Bupati Bangkalan tersebut diduga telah menerima uang dari pengusaha PT Media Karya Sentosa (MKS), Antonio Bambang Djatmiko. Abdul Rauf sebagai ajudan, ditugaskan oleh Fuad untuk menerima uang dari Antonio yang menugaskan oknum TNI AL berpangkat Kopral Satu (Koptu) Darmono yang diduga juga sebagai perantara pemberi suap.

Permainan yang diduga dilakukan PT MKS, perusahaan yang mengelola gas tersebut, dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan diketahui telah terjadi selama bertahun-tahun. Pada perjalanannya, PT MKS membayar imbalan atas pengelolaan kontrak gas tersebut kepada Fuad Amin Imron.

Jatah itu diterima setelah Fuad menerima PT MKS sebagai pengelola tunggal gas dari PLTG Gili. Padahal, PT MKS menjadi konsorsium bersama PD Sumber Daya, yang merupakan BUMD Bangkalan, dalam kontrak pengelolaan gas yang dibeli dari PT Pertamina EP.

Pada perjalanannya, PT MKS yang harusnya mendistribusikan gas itu untuk kepentingan listrik warga Bangkalan, malah mengalihkan gas ke kilang elpiji milik mereka di Gresik, Jawa Timur. Sedangkan, PD Sumber Daya yang harusnya menjadi pendistribusi, tidak kebagian jatah lantaran PT MKS memberi jatah untuk Fuad Amin.

Fuad dan Rauf dijerat dengan Pasal 12 huruf a huruf b, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11 juncto dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Sedangkan Antonio sebagai pemberi suap dikenakan dugaan Pasal 5 Ayat 1 huruf a serta Pasal 5 Ayat 1 huruf b, juncto Pasal 13 juncto Pasal 55.