KPK Periksa Pejabat Pemkab Bandung Barat
Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sementara Bupati KBB, Aa Umbara tidak memiliki agenda kerja semenjak anggota lembaga antirasuah mendatangi wilayahnya.
Pemanggilan para pejabat ini dilakukan di Mapolres Cimahi, Rabu (24/3) berkaitan dengan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
Tampak hadir beberapa di antaranya Bendahara Pengeluaran Dinsos Priyo Nugroho dan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos, Dian Suhartini, lalu mantan Kepala Dinas Sosial Heri Partomo.
-
Apa yang dilakukan Bupati Bengkulu Utara? Dalam kunjungan tersebut, Ir Mian mempresentasikan tentang kondisi ruas jalan dan pasar di wilayah Kabupaten Bengkulu. Ia menyampaikan harapannya agar ruas jalan dan pasar di sana bisa dibangun dan diperbaiki agar layak.
-
Apa yang dilakukan Bupati Banyuwangi setelah libur Lebaran? Bupati Banyuwangi Pantau Layanan Publik Usai Libur Lebaran Tujuannya untuk memastikan seluruh pelayanan sudah aktif dan pengunjung dapat terlayani dengan baik.
-
Siapa yang mengundurkan diri dari Sekda Kota Bandung? Ema Sumarna bersama sejumlah anggota DPRD Kota Bandung terseret kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City. Ia dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda Kota Bandung.
-
Apa yang diibarkan Bupati Subang? Di sana, Ruhimat mengibarkan bendera khas Republik Indonesia berukuran 10x5 meter di ketinggian 75 meter.
-
Mengapa Bupati Bengkulu Utara ditarik? “Upaya yang dilakukan Pasmpampers tersebut dilakukan karena Bupati Mian tanpa sengaja menghalangi pergerakan Ibu Negara Iriana yang sedang berjalan di belakangnya“ ujar Bey dilansir dari ANTARA pada Minggu (23/7).
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
Kemudian, pemeriksaan pun menyasar pihak swasta, di antaranya Direktur Utama PT. Jagat Dirgantara Asep Cahyadinata, Direktur CV. Sentral Sayuran Garden City Yusup Sumarna, Direktur CV. Jayakusuma Cipta Mandiri Mochamad Yasin Akbar.
Pemeriksaan ini merupakan tindakan lanjutan usai penyidik KPK mendatangi rumah Bupati KBB, Aa Umbara hingga kantor dinas di Pemerintah KBB, yakni Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat.
"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19. Pemeriksaan dilakukan di Polres CImahi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui keterangan tertulis.
"Dari kedua lokasi (Kantor BKD dan BKPSDM) ini, ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen dan barang elektronik yang berkaitan dengan perkara," ucap dia.
Di sisi lain, sejak kedatangan anggota KPK di KBB pada Selasa (16/3), Bupati Aa Umbara tidak diketahui keberadaannya. Agenda kedinasannya pun mendadak kosong.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kassubag Pemberitaan pada Setda Kabupaten Bandung Barat, Efhi Effendi menyatakan dalam pekan ini tidak ada agenda yang melibatkan bupati.
"Terakhir, beliau menghadiri suatu acara di Dusun Bambu pada Selasa (16/3) atau ketika pertama kali dilakukan penggeledahan KPK. Untuk seminggu ini memang tidak ada agenda bupati," kata dia kepada wartawan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus dugaan pemerasan ini berawal dari laporan masyarakat, 12 Agustus 2023 yang diterima Polda Metro Jaya
Baca SelengkapnyaRoadshow Bus Antikorupsi berlangsung dari tanggal 9 hingga 12 November 2023.
Baca SelengkapnyaAli tak bersedia ketidakhaduran Firli Bahuri besok disebut mangkir.
Baca SelengkapnyaKPK telah mengirim surat pemberitahuan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menkopolhukam RI, Mahfud MD untuk menjadwal ulang pemeriksaan Firli.
Baca SelengkapnyaBeredar catatan yang menjelaskan soal kronologi pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaAde Safri menegaskan soal opsi jemput paksa dianggapnya sampai saat ini belum perlu dilakukan penyidik.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti surat supervisi yang diajukan Polda Metro Jaya tentang dugaan pemerasan Firli Bahuri
Baca Selengkapnya"(Firli Bahuri) Tidak (hadir)," ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaHal itu usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca Selengkapnya"Jadi tidak ada kata menghindar (pemeriksaan di Polda Metro Jaya) atau apa pun, tidak ada," kata Firli.
Baca SelengkapnyaNamun, Ghufron belum bisa merinci siapa saja yang terkena OTT oleh pihaknya tersebut. Pemeriksaan mendalam akan dilakukan lebih dulu.
Baca Selengkapnya