KPK periksa Presdir perusahaan perangkat lunak pembuat e-KTP

Merdeka.com - KPK memanggil Presiden Direktur PT Blomorf Lone Indonesia Kevin Johnson dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional alias KTP elektronik (e-KTP) periode 2011-2012.

"Kevin Johnson diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (18/1) dikutip dari Antara.

Biomorf Lone Indonesia adalah perusahaan penyedia solusi manajemen identitas untuk biometrik multimodal dan integrasi sistem. Dalam proyek e-KTP, Biomorf menyuplai sidik jari dan 'source code'.

Perusahaan itu didirikan pada 2008, dengan nama Biomorf Lone, sebagai perusahaan penggabung sistem identitas dan mitra bekas L-1 Identity Solutions di Amerika Serikat dan Biomorf Systems Limited di India.

Dalam perkara ini, KPK sudah menyita uang hingga sejumlah Rp 247 miliar dengan rincian Rp 206,95 miliar, 1.132 dolar Singapura dan USD 3.036.715,64. Sumber uang yang disita berasal dari perorangan dan korporasi.

Sudah ada dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP itu adalah Rp 2,3 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp 6 triliun.

Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp 6 triliun tahun anggaran 2011 dan 2012.

Pembagian tugasnya adalah PT PNRI mencetak blangko e-KTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas dan bimbingan teknis dan pendampingan teknis, PT LEN Industri mengadakan perangkat keras AFIS, PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) mencetak blanko e-KTP dan personalisasi dari PNRI.

PT Quadra disebut mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan, sebab perusahaan itu milik teman Irman dan sebelum proyek e-KTP dijalankan, Irman punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp 2 miliar, maka Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium.