KPK pertimbangkan Direktur Penyidikan hadir ke pansus angket

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat surat panggilan dari panitia hak angket DPR. Surat tersebut diperuntukan kepada Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aries Budiman.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan panggilan tersebut.

"Respons terhadap surat tersebut tentu perlu kami pertimbangkan terlebih dahulu agar langkah KPK tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Febri, Selasa (29/8).

Dalam surat tertanggal 28 Agustus, lanjut Febri, pemanggilan terhadap Aries untuk mengikuti rapat dengar pendapat bersama pansus hak angket. KPK pun belum memberikan konfirmasi kehadiran Aries dalam rapat tersebut.

Brigjen Pol Aries Budiman menjadi sorotan usai persidangan perkara keterangan palsu dengan terdakwa Miryam S Haryani. Saat itu Miryam mengaku mendapat informasi ada pihak KPK diantaranya, penyidik dan direktur penyidik menemui anggota komisi III DPR.

Guna tindak lanjut dugaan adanya pertemuan tersebut, pemeriksaan internal dilakukan. Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas internal KPK.

Febri mengatakan sejauh ini klarifikasi mengenai dugaan adanya komunikasi direktur penyidikan dengan Komisi III DPR, tidak benar. Bahkan direktur tersebut mengaku tidak mengenal dengan anggota DPR.

"Secara prinsip diterangkan tidak ada pertemuan antara direktur dengan anggota Komisi III DPR dan bahkan direktur mengatakan tidak mengenal anggota DPR," kata Febri, Jumat (18/8).

Guna memastikan hal tersebut, imbuh Febri, pengawas internal KPK akan melakukan kegiatan yakni melihat secara keseluruhan mengenai rangkaian pernyataan Miryam dengan posisi direktur saat proses penyidikan berlangsung. Termasuk menelisik ada tidaknya penyidik KPK yang bertemu dengan Komisi III DPR, seperti dinyatakan mantan anggota Komisi II DPR; Miryam S Haryani.

"Dalam proses pemeriksaan ini KPK tentu juga akan melihat kronologis peristiwa secara utuh, terutama terkait dengan apa yang terjadi sekitar waktu pemeriksaan tersebut. Termasuk mencari tahu siapa saja atau apakah benar ada 7 penyidik yang disebut Miryam," tandasnya.

Sebelumnya, pada sidang perkara pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miryam S Haryani mengungkap fakta baru. Tujuh orang yang terdiri dari penyidik dan pegawai KPK diduga bertemu dengan Komisi III DPR.

Pertemuan tersebut diduga untuk "mengamankan" Miryam sebagai saksi e-KTP. Hal tersebut terungkap saat jaksa penuntut umum KPK memutar video pemeriksaan Miryam saat menjadi saksi untuk tersangka Irman dan Sugiharto.

"Iya pasti tadi lo panggil kan, KPK gue udah ketemu penyidik 7 orang dengan pegawainya, terus ketemu Pak dengan yang namanya ini," ujar Miryam dalam video tersebut kepada penyidik Novel Baswedan dan Ambarita Damanik.

Novel pun bertanya kepada Miryam mengenai siapa penyidik yang dimaksud. Politisi Hanura itu mengaku tidak kenal, hanya saja dia menyodorkan secarik kertas.

Dalam kertas tersebut tercatat satu nama yang diduga merupakan direktur.

"Siapa namanya?" Tanya Novel saat itu.

"Enggak kenal," jawab Miryam.

"Nih coba nih ini Pak (Miryam memberikan kertas),"

"Hmm Pak Direktur," ucap Novel saat melihat kertas yang diberikan Miryam.