KPK protes keras pemasangan bendera PDIP di depan gedungnya
Merdeka.com - Pemasangan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejutkan banyak pihak. Bahkan, beberapa pewarta menduga pemasangan tersebut terkait dengan keberadaan Abraham Samad yang berkali-kali disebut sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Tidak diketahui siapa yang memasang bendera merah dengan lambang banteng bermoncong putih tersebut berkibar di ruas Jalan HR Rasuna Said, Kuningan atau sebagian di antaranya terpasang di depan Gedung KPK. Setidaknya ada lima bendera yang terpasang tepat di atas tiang pancang proyek monorail yang mangkrak.
Keberadaan lima bendera PDIP mendapat protes keras dari Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Sebab, sampai saat ini belum ada satupun partai yang menyatakan komitmennya untuk mendukung pemberantasan korupsi, atau setidaknya memberi dukungan kepada lembaga antirasuah tersebut.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
"Kami, atas nama KPK, tidak menghendaki sekitar gedung KPK (dipakai) oleh partai politik tertentu, atau caleg tertentu, kemudian dimanfaatkan dengan berbagai macam cara yang mereka tempuh, yang tujuannya untuk menunjukkan mereka mendukung KPK," kata Busyro kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/4).
Menurut Busyro, peletakan lambang partai di depan Gedung KPK cuma sebagai aksi mencari simpati sesaat. Dia justru mempertanyakan apa motif pemasangan atribut kampanye di depan Gedung KPK.
Busyro memberi contoh, hingga sekarang tidak ada satu pun partai politik berkomitmen menyatakan akan menarik rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Kembali kepada PDIP, motifnya apa? Itu perlu dijelaskan pada publik yang jelas. Jadi kalau itu tidak dilakukan, cuma pasang bendera, itu orang lalu menertawakan partai itu sendiri," ujar Busyro.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaNamun partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu bisa memasang bertruk-truk bendera.
Baca SelengkapnyaPetugas Satpol PP mencopot bendera PDIP dan baliho di dekat lokasi acara Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan mengingatkan supaya jangan mengedepankan emosi dalam menerapkan demokrasi.
Baca SelengkapnyaKPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, KPU dan Bawaslu RI telah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggar pemilu. Namun, kenyataannya tak demikian.
Baca SelengkapnyaKader PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah, Suparjianto menjadi korban pemukulan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Semarang.
Baca SelengkapnyaGerindra menyatakan akan menindak anggotanya yang melakukan perbuatan tercela.
Baca SelengkapnyaKoster menyebutkan, semua baliho dan bendera yang dicabut sudah kembali dipasang.
Baca SelengkapnyaPDIP sedih dan kecewa dengan pencopotan bendera PDIP dan baliho Ganjar Prabowo-Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Gianyar
Baca SelengkapnyaSatpol PP Bali mencopot baliho raksasa Ganjar-Mahfud MD dan bendera PDIP jelang kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Selasa (31/10).
Baca SelengkapnyaSekitar 47 baliho yang dirusak di sekitar Kecamatan Bojongsari dan sawangan.
Baca Selengkapnya