KPK Rekomendasikan Pembelian Vaksin Covid-19 Tak Langsung dalam Jumlah Besar

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi rekomendasi kepada pemerintah terkait rencana pengadaan vaksin Covid-19. KPK menyarankan agar pemerintah tak langsung membeli vaksin Covid-19 dengan jumlah yang besar.

"Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar. Pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap III," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (30/12).

Dia juga mengingatkan agar pengadaan vaksin juga harus mendapat pertimbangan dan masukan dari sejumlah pihak. Misalnya, dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional.

Orang lain juga bertanya?

"Dan meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin," ujarnya.

Selain itu, KPK merekomendasikan agar fasilitas rumah sakit rujukan Covid-19 ditingkatkan untuk penanganan pasien virus corona. Kemudian, Kementerian Keuangan dinilai harus mempertegas sumber pendanaan pembangunan fasilitas rumah sakit rujukan.

"Untuk pembangunan maupun peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19, rekomendasi yang diberikan selain perlunya panduan pengusulan RS rujukan tersebut. Kementerian Keuangan harus mempertegas sumber pendanaan untuk pembangunan/ peningkatan fasilitas RS Rujukan Covid-19 di daerah," tutur Alex.

Seperti diketahui, pemerintah akan membeli 426 juta dosis vaksin virus corona (Covid-19) melalui berbagai jalur pengadaan. Hal ini untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) sehingga pandemi Covid-19 dapat berakhir.

Jumlah itu berdasarkan perhitungan bahwa 181 juta masyarakat Indonesia harus divaksin agar tercapai herd immunity. Adapun satu orang harus disuntik 2 kali sehingga total vaksin yang harus dibeli sebanyak 426 juta dosis.

Setidaknya, terdapat 5 jalur pengadaan vaksin Covid-19 yang ditempuh Indonesia, dimana 4 diantaranya bersifat bilateral sementara sisanya multilateral. Pengadaan vaksin dari kerja sama bilateral antara lain, kontrak 125 juta dosis vaksin dari Sinovac.

Kemudian, pemerintah juga telah meneken kontrak 100 juta dosis vaksin dari Novavax, 100 juta dosis dari AstraZeneca, dan 100 juta dosis dari Pfizer. Dengan begitu, diharapkan kebutuhan 426 juta dosis vaksin untuk masyarakat Indonesia terpenuhi.

Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)