KPK: Saatnya Presiden Jokowi turun tangan
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku khawatir bila semua pimpinan tersisa saat ini, yakni Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain menjadi tersangka. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan tajinya bila seluruh pimpinan KPK saat ini dililit perkara hukum.
Sampai saat ini, baru satu pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Bambang Widjojanto yang disangka mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.
Sedangkan nasib Samad kabarnya berada di ujung tanduk. Menurut informasi, tak lama lagi dia bakal bernasib sama seperti Bambang. Sedangkan Adnan dan Zulkarnain masih berstatus terlapor.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
Johan mengatakan, bila seluruh pimpinan KPK menjadi tersangka maka praktis mereka harus berhenti sementara menunggu proses hukum selesai. Akibatnya adalah KPK tidak mengalami kekosongan kepemimpinan.
"Saya kira ini saatnya Presiden Jokowi turun tangan. Pada saatnya kami akan melakukan sesuatu yang signifikan. Hanya presiden yang bisa menyelesaikan masalah ini karena kalau semua tersangka, KPK tidak bisa jalan organisasinya karena di Undang-Undang itu yang bisa me-running organisasi adalah pimpinan KPK," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/1).
Johan meminta Jokowi membentuk tim khusus buat memilih pelaksana tugas menggantikan pimpinan yang terlilit perkara hukum. Hal itu seperti dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, dituduh dijanjikan menerima suap.
"Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi," sambung Johan.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaKelimanya diangkat menjadi Pimpinan dan anggota Dewas KPK berdasarkan keputusan presiden (Keppres) nomor 161/P tahun 2024.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud Md memberi pandangan mengenai kerja KPK. Dia merespons curhatan Mega soal kerja KPK
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, Firli Bahuri diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, penerimaan hadiah, janji atas penanganan permasalahan hukum di Kementan.
Baca SelengkapnyaPenunjukkan Nawawi Pomolango Disebut Cacat Hukum, Begini Respons KPK
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango kini menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus pemerasan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya