Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK sebut Badrodin Haiti bebas rekening gendut, rajin laporkan harta

KPK sebut Badrodin Haiti bebas rekening gendut, rajin laporkan harta Badrodin Haiti. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendengarkan pendapat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelum menyetujui Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Dalam rapat tersebut, Pimpinan KPK memberikan pendapat positif mengenai Komjen Badrodin.

Wakil KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, Komjen Badrodin adalah figur yang membantu KPK dalam menjalankan tugas. "Badrodin Haiti adalah figur turut membantu kesuksesan program pencegahan KPK dalam pemberantasan korupsi," ungkap Adnan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kamis (9/4).

Sementara itu, Ketua Plt KPK Taufiequrrachman Ruki mengatakan, Komjen Badrodin sejauh ini patuh melaporkan harta kekayaan ke KPK. Ruki mengaku KPK belum menerima laporan transaksi yang mencurigakan terhadap Badrodin dari PPATK.

"Yang bersangkutan patuh melaporkan harta kekayaan sampai dari permulaan selalu update kekayaannya. Dan laporkan B5 tercair pada 20 mei 2014. Kami belum terima laporan transaksi yang mencurigakan dari PPATK," imbuh Ruki.

Bukan hanya itu, Ruki juga menyebut Komjen Badrodin memiliki profesionalisme polisi yang bagus dan kemampuan komunikasi yang baik. Sebab, hingga saat ini belum ada laporan korupsi yang menyeret nama calon Kapolri itu.

Meski memberikan pendapat yang positif, Ruki mengaku tidak ada intervensi dari pihak KPK kepada DPR untuk menyetujui Komjen Badrodin menjadi Kapolri. Jika Komjen Badrodin tersangkut kasus korupsi, maka KPK tidak akan segan-segan melakukan proses hukum.

"Tidak ada intervensi untuk Badrodin. Kalau pun ada hal yang positif dia tersangkut kasus korupsi, sebaik mungkin kita akan bicarakan baik-baik kepada presiden," ujar Ruki.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Harta Kekayaan Menteri Jokowi Jelang Purnatugas, Siapa Paling Tajir?
VIDEO: Harta Kekayaan Menteri Jokowi Jelang Purnatugas, Siapa Paling Tajir?

Sebagai pejabat negara, para menteri harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK

Baca Selengkapnya
KPK Minta Pejabat yang Baru Dilantik Jokowi Segera Laporkan LHKPN
KPK Minta Pejabat yang Baru Dilantik Jokowi Segera Laporkan LHKPN

KPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN

Baca Selengkapnya
Sambangi Bareskrim, Bahlil Minta Pihak yang Catut Namanya Dalam Isu Izin Tambang Diproses Hukum
Sambangi Bareskrim, Bahlil Minta Pihak yang Catut Namanya Dalam Isu Izin Tambang Diproses Hukum

Bahlil menjelaskan untuk siapa yang nanti menjadi pihak diadukan semua dikembalikan kepada hasil penelaahan dari kepolisian.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ogah Tanggapi Status Tersangka Wamenkumham: Tanya KPK
Jokowi Ogah Tanggapi Status Tersangka Wamenkumham: Tanya KPK

Jokowi meminta masalah Wamenkumham Eddy ditanyakan ke KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Terkait Harta Kekayaan
KPK Periksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Terkait Harta Kekayaan

Pahala menyebut KPK memiliki kecurigaan atas harta Arinal.

Baca Selengkapnya
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.

Baca Selengkapnya
KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti
KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Baca Selengkapnya
KPK Klarifikasi Laporan Harta Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta
KPK Klarifikasi Laporan Harta Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta

Rahmady Effendy Hutahaean yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Purwakarta diduga melaporkan harta kekayaan tidak sesuai dengan fakta.

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan
Agus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan

PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan

Baca Selengkapnya
Kejagung Tunggu Izin Jokowi untuk Periksa Anggota BPK Achsanul Qosasi Terkait Korupsi BTS
Kejagung Tunggu Izin Jokowi untuk Periksa Anggota BPK Achsanul Qosasi Terkait Korupsi BTS

Kejagung yakin Jokowi memiliki komitmen yang sama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Baca Selengkapnya