Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK sebut kasus korupsi e-KTP ibarat marathon, bukan lari 100 meter

KPK sebut kasus korupsi e-KTP ibarat marathon, bukan lari 100 meter Wakil ketua MPR jadi saksi Setnov. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif meminta publik bersabar, terkait penulusuran dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) lewat korupsi E-KTP ke bekas perusahaan milik keponakan Terdakwa Setya Novanto, PT. Murakabi Sejahtera.

"Ya saya sering bilang pada masyarakat umum, kasus KTP-el itu bukan kasus yang kalau lari itu bukan lari 100 meter. Ini marathon. Jadi sabar saja. Proses penyelidikan kasus ini masih panjang," kata Laode saat ditemui di Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Selain perusahaan tersebut, dugaan pencucian uang korupsi E-KTP juga disebut-sebut mengalir dalam pembiayaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) bekas partai yang diketuai Novanto, Golkar. Namun kembali, Laode belum bisa bersuara dan mengatakan hal itu baru sebatas info permulaan.

Orang lain juga bertanya?

"Ya itu makanya kan kita tak bisa langsung, ini kan informasi yang baru kita dengarkan. Info itu jadi jd bahan penyelidikan baru buat KPK," jelas dia.

Saat ini, lanjut Laode, KPK tengah mendiskusikan keterangan Novanto sebaik mungkin, sebelum naik ke tingkat yang lebih serius. Laode merasa ada keanehan di balik keterangan tersebut, lantaran Novanto kerap menyebut sumber informasi dari nama orang lain.

"Perlu dicatat, dia menyebut banyak keterlibatan orang lain, selalu dia mendengar dari orang, diceritakan orang, katanya-katanya. Bukan dari dia sendiri, keanehannya seperti itu. Dan ini sebatas ini sebatas info awal saja," Laode menutup.

Reporter: RadityoSumber: Liputan6.com

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Kabareskrim Blak-blakan Penangkapan Hacker Penyerang PDN
VIDEO: Kabareskrim Blak-blakan Penangkapan Hacker Penyerang PDN "Australia Butuh Bertahun-tahun"

Polri menyatakan masih mengkaji penanganan kasus peretasan atau hacking terhadap PDN yang terjadi beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah, Kejari Mataram Pastikan Panggil Kembali Ketua KONI
Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah, Kejari Mataram Pastikan Panggil Kembali Ketua KONI

Pada kesempatan ini Harun Al Rasyid mengatakan Kejari prosesnya on the track atau sedang berjalan.

Baca Selengkapnya
MAKI Soroti Janji Kapolda Metro Tuntaskan Kasus Firli: Jangan Menahan-nahan Kemudian Mangkrak
MAKI Soroti Janji Kapolda Metro Tuntaskan Kasus Firli: Jangan Menahan-nahan Kemudian Mangkrak

Padahal kasus tersebut sudah hampir satu tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak ada kejelasan perihal berkas perkaranya.

Baca Selengkapnya
Respons Mahfud MD soal Pemakzulan Presiden Jokowi
Respons Mahfud MD soal Pemakzulan Presiden Jokowi

Pemakzulan Presiden bukan merupakan proses yang cepat.

Baca Selengkapnya
KPK OTT Pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara
KPK OTT Pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara

(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi
Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.

Baca Selengkapnya
Apa Kabar Penanganan Kasus Kebocoran Data KPK Terkait Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM
Apa Kabar Penanganan Kasus Kebocoran Data KPK Terkait Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto angkat bicara terkait penanganan perkara tersebut

Baca Selengkapnya
Polri soal Peretasan PDN: Butuh Kajian, Australia Bertahun-tahun Baru Beres
Polri soal Peretasan PDN: Butuh Kajian, Australia Bertahun-tahun Baru Beres

Polri tidak menyerah begitu saja dengan kasus peretasan PDN.

Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron:  OTT KPK di Maluku Utara Terkait Lelang Jabatan dan Proyek Pengadaan Barang Jasa
Nurul Ghufron: OTT KPK di Maluku Utara Terkait Lelang Jabatan dan Proyek Pengadaan Barang Jasa

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Baca Selengkapnya
Beda dengan Kejagung, KPK akan Tetap Periksa Capres-Caleg Terjerat Korupsi Selama Pemilu 2024
Beda dengan Kejagung, KPK akan Tetap Periksa Capres-Caleg Terjerat Korupsi Selama Pemilu 2024

KPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.

Baca Selengkapnya