KPK sebut penyaluran dana BPJS rawan korupsi

Merdeka.com - KPK menyimpulkan sistem penyaluran dana BPJS dibentuk Pemerintah bulan Januari kemarin rawan dikorupsi. Lembaga antikorupsi itu pun melakukan pencegahan bersama OJK, BPK dan Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya dugaan penyelewengan tersebut.

"(BPJS) Ini untuk masyarakat tapi berpotensi untuk bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. KPK berkepentingan untuk mengawal governance (pemerintahan)," ujar Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja, saat konpers bersama OJK dan Wakil Menteri Kesehatan, di KPK, Jakarta, Selasa (11/2).

Menurut Adnan, program BPJS itu sangat berpotensi menimbulkan fraud. Di antaranya dapat terjadi rangkap jabatan yang dilarang oleh UU, yakni tumpang tindih pengawasan jaminan sosial.

"Potensi fraud antara lain diharapkan tidak ada rangkap jabatan, ini dilarang UU. Kita juga bicara potensi tumpang tindih pengawasan apakah dana jaminan nasional, gimana peranan OJK, BPK. Agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan, KPK berharap bisa ngawal BPJS karena ada 'kue' yang cukup besar Rp 40 triliun yang dikelola BPJS," papar Adnan.

Adnan mencontohkan Amerika Serikat, negara maju yang juga memiliki program semacam BPJS ini ditemukan adanya potensi fraud. Bahkan, potensi fraud-nya ditemukan sebesar 10 persen atau 4,2 miliar dolar dari dana yang dianggarkan.

"Sebagai perbandingan, Amerika saja yang IPK-nya jauh lebih baik dari KPK, setiap tahun potensi fraud-nya sekitar 10 persen dari uang dikelola, atau 4,2 miliar dolar. Karena itu untuk menghindari seperti itu, kita mengawal BPJS," jelas Adnan.

Saat ditanya apakah sudah ada data yang menunjukkan potensi korupsi dalam penyaluran BPJS, Adnan mengaku belum ada. Adnan mengatakan konsep pencegahan saja baru dilakukan, dan program BPJS juga baru dibentuk Januari tahun lalu.

"Kan lembaga baru dibentuk januari jadi sifatnya pencegahan sekali. Kita belum ada data. Perbandingan di Amerika, masih segitu besar bocornya," ujarnya. (mdk/hhw)