KPK Segel Ruangan di Pemkot Yogyakarta Terkait OTT Jaksa
Merdeka.com - KPK menyegel sebuah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di kompleks Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta. Penyegelan ruangan ini terkait dengan OTT KPK yang menangkap seorang PNS yang bertugas di Pemkot Yogyakarta.
Selain menyegel ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, KPK juga menyegel sebuah laci meja. Laci meja ini berada di salah satu ruang kantor Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, jika ruangan dan laci meja yang disegel KPK itu berkaitan dengan OTT KPK yang dilakukan pada Senin (19/8) kemarin.
-
Dimana pungli terjadi di Rutan KPK? 'Terperiksa sebagai Karutan KPK sejak pertemuan makan bersama di Bebek Kaleyo telah mengetahui tentang praktik pungutan liar dan yang sudah terjadi sejak lama tapi terperiksa tidak berusaha menghentikan pungutan liar tersebut,' ungkap Albertina dalam sidang putusan, di gedung Dewas KPK, Rabu (27/3).
-
Dimana penggeledahan dilakukan? 'Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero),' kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa saja bentuk pungli Rutan KPK? Ada beberapa upaya uang yang masuk ke kantong Ristanta, salah satunya dengan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong dan ditaruh di jok mobil terperiksa.Upaya lainnya yakni via transfer, yang diterima oleh 'Lurah' Hengki yang merupakan otak pungli. Diketahui, Ristanta dapat setoran dari Hengki rutin tiap bulannya.
-
Siapa yang melakukan pungli di Rutan KPK? 'Terperiksa sebagai Karutan KPK sejak pertemuan makan bersama di Bebek Kaleyo telah mengetahui tentang praktik pungutan liar dan yang sudah terjadi sejak lama tapi terperiksa tidak berusaha menghentikan pungutan liar tersebut,' ungkap Albertina dalam sidang putusan, di gedung Dewas KPK, Rabu (27/3).
-
Kenapa kantor PT Hutama Karya digeledah? Penyidik mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK.
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
"Ada memang (penempelan stiker dari KPK), ada satu ruang dalam pengawasan (KPK) dan satu laci fi ULP (BLP) itu, di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) itu yang saya tahu. Laporan dari teman-teman ULP itu yang disegel bukan ruangannya tapi laci dari saudara yang dimintai klarifikasi," katanya, Selasa (20/8).
Terkait OTT KPK, dia meminta kepada jajarannya untuk bekerja seperti biasanya. Haryadi juga meminta pada jajarannya agar mawas diri usai adanya OTT KPK yang meringkus seorang PNS di Pemkot Yogyakarta.
"Yang penting adalah, saya minta ke seluruh jajaran Pemkot Yogyakarta tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Tapi tetap mawas diri. Kalau tidak merasa apa-apa jangan terus terjadi hal yang berlebihan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK juga menggeledah sebuah rumah di Perum Taman Kota Blok B2 Nomor 9, Bekasi, Jawa Barat
Baca SelengkapnyaBelum diketahui pasti kasus yang tengah disidik KPK sehingga kantor pemerintahan itu digeledah.
Baca SelengkapnyaSementara keberadaan Wali Kota Semarang belum terlihat. Mba Ita dikabarkan berada di dalam gedung.
Baca SelengkapnyaBelum ada keterangan resmi dari KPK maupun Pemkot Semarang
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah ruang Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Semarang yang berlokasi di sisi kompleks kantor pemerintahan itu.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK juga meminta keterangan Sekretaris Disdik Kota Semarang Erwan Rachmat dan seorang staf lainnya dalam penggeledahan tersebut.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaPencegahan itu berlaku selama enam bulan ke depan.
Baca SelengkapnyaHingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca SelengkapnyaPenggeledahan juga dilakukan di ruang Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Semarang yang berada di lantai 7 gedung Moch Ihsan di kompleks balai kota itu.
Baca SelengkapnyaPara PNS tersebut diperiksa bersama sejumlah pejabat lain yang juga diperiksa
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca Selengkapnya