KPK selidiki dugaan korupsi di KBS terkait laporan Risma

Merdeka.com - Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Surabaya, Jawa Timur untuk menyelidiki laporan dugaan tindak pidana korupsi di Kebun Binatang Surabaya (KBS) Kamis (6/3). Kedatangan KPK ini, untuk mengumpulkan bukti berupa bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait kasus pertukaran satwa yang terindikasi aroma korupsi.

"Saat ini KPK masih melihat sampai sejauh mana dugaan korupsi itu. Dan KPK sudah melakukan Pulbaket terkait laporan Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharini) soal adanya dugaan korupsi di KBS beberapa waktu lalu," terang Juru Bicara KPK, Johan Budi di Surabaya.

Johan menjelaskan, Pulbaket yang dia maksud dalam hal ini, adalah pengumpulan bahan, baik dokumen atau barang bukti lain yang bisa memperkuat dugaan tindak korupsi tersebut.

Sedangkan untuk progres laporan, lanjut Johan, KPK akan melakukan pelaporan Pulbaket ke pihak pelapor, dalam hal ini adalah wali kota Surabaya. "Biasanya, pelaporan itu dilakukan setelah 30 hari dari proses Pulbaket yang dilakukan. Dalam laporan itu, isinya adalah apakah ada kekurangan data atau tidak."

Menurut Johan, proses dari laporan yang disampaikan masyarakat ke KPK, pertama laporan akan ditelaah, jika memang memenuhi syarat adanya dugaan tindak korupsi, maka laporan tersebut (dugaan korupsi) akan naik ke penyelidikan. "Untuk kasus di KBS ini, bisa saja fifty-fifty," ucapnya. 

Dalam proses penyelidikan yang dilakukan KPK ini, sudah mulai dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. "KPK melihat sejauh mana adanya keterlibatan pemerintah daerah, swasta dengan KBS untuk tindak pidana korupsi."

Dikatakan Johan, untuk kasus korupsi, penyidik KPK biasanya akan turun langsung ke lapangan. "Saya juga tidak tahu kapan mereka (tim KPK) akan turun. Itu kewenangan penyidik. Untuk kasus di KBS ini, masih memiliki peluang untuk naik ke tingkat penyelidikan. Tapi, bisa juga tidak, artinya laporan dugaan korupsi itu akan gugur. Semuanya masih fifty-fifty," tandas Johan.

Seperti diberitakan, hingga saat ini Polrestabes Surabaya masih berupaya mengungkap kasus dugaan korupsi di internal KBS. Beberapa saksi masih terus diperiksa.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga sempat melaporkan kasus dugaan korupsi itu ke KPK beberapa waktu lalu. Risma mencium adanya tindak korupsi yang dilakukan Tim Pengelola Sementara (TPS) yang dibentuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut), terkait masalah pertukaran satwa. Bahkan, ada juga satwa yang ditukar dengan mobil saat masih dikelola TPS, yang diketuai oleh Tony Sumampau. (mdk/mtf)