KPK: Semua Program Penanggulangan dan Pemulihan Dampak Covid-19 Rawan Dikorupsi

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut hampir semua program penanggulangan pandemi virus corona Covid-19 rawan dikorupsi. Dia mengaku kerap mewanti-wanti seluruh penyelenggara negara untuk tak main-main.

"Semua pelaksana program penanggulangan dan pemulihan dampak Covid-19 rawan, karena prosedurnya dilonggarkan," ujar Ghufron, Senin (7/12).

Ghufron mengaku, prosedur pencegahan korupsi terkait bantuan Covid-19 kerap dilakukan pihak lembaga antirasuah. Maka dari itu, Ghufron memastikan pihaknya tidak segan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) bila terdeteksi adanya penyelenggara negara yang korupsi terkait penanganan dan pemulihan dampak Covid-19.

"Kami sejak awal susah keliling ke kementerian terkait yang melakukan program penanggulangan Covid-19, itu semua untuk melakukan pencegahan, dan kami juga memberi arahan dengan mengeluarkan 3 SE, sekali lagi, itu untuk mencegah," kata Ghufron.

Ghufron berharap tak ada lagi pejabat negara yang terjaring dan dijerat pihak lembaga antirasuah terkait penanganan pandemi Covid-19.

"KPK berharap tidak ada lagi korupsi agar setiap program penanggulangan dan pemulihan dampak Covid-19 efektif dan efisien, KPK bukan untuk menangkap, tapi kalau tetap (korupsi) maka koruptor harus diberantas," kata dia.

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri memastikan akan terus mengusut kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi virus corona Covid-19.

Firli mengatakan, tak hanya bansos wilayah Jabodetabek yang telah menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara saja yang dibidik KPK, menurut Firli, pihaknya juga menelisik perlindungan sosial lainnya sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup.

"Kita tidak mengatakan terbatas dalam bansos saja, tapi-tiap tindak pidana korupsi tentu tidak akan lepas dari pekerjaan KPK," ujar Firli di Gedung KPK, Minggu (6/12/2020).

Firli menegaskan, apa pun bentuknya dan siapa pun yang terlibat akan dijerat oleh pihaknya. Dia memastikan, dalam proses penyelidikan nanti, jika ditemukan ada keterangan saksi yang mengarah kepada kasus lainnya akan dikembangkan lebih lanjut.

Diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp695 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi pandemi Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak Rp203,9 triliun diperuntukkan untuk perlindungan sosial yang terdiri dari program keluarga harapan sebesar Rp37,4 triliun, program kartu sembako sebesar Rp43,6 triliun, bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp6,8 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun, kartu prakerja sebesar Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, cadangan pangan Rp25 triliun, serta BLT dana desa Rp31,8 triliun.

"Jadi kita sangat tegas apapun bentuknya selama itu tindak pidana korupsi itu akan dilakukan tindakan lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) sehingga kita tahu betul telah terjadi peristiwa dan perisitiwa itu adalah peristiwa pidana berdasar bukti permulaan sehingga kita bisa tetapkan tersangka," kata Firli.

Firli memastikan, KPK akan terus bekerja memberantas tindak pidana korupsi dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran Covid-19. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian keuangan negara, menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat serta melindungi keselamatan jiwa seluruh masyarakat.

"Kita akan terus bekerja. Konsep kita tidak pernah bergeser untuk berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi," kata Firli.

Reporter: Fachrur Rozie