KPK Sentil Pegawai Pajak: Dulu Belum Ada KPK Sudah Kenyang kan? Berhenti Sekarang
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka memerangi korupsi di lembaga pemerintah. Salah satunya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku sering mengingatkan pejabat di lingkungan Ditjen Pajak untuk berhenti melakukan praktik-praktik yang merugikan negara. Mengingat ditjen ini yang paling empuk jadi sasaran praktik korupsi, kolusi maupun nepotisme.
"Kalau dengan pajak gini mengingatkannya, mbo ya sudah. Dulu zamannya sebelum ada KPK kan sudah kenyang kan? Sudahlah, berhenti sekarang. Sekarang waktunya bayar 'utang'," ungkap Alex dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Alex mengaku peringatan tersebut telah disampaikannya berulang kali kepada para pejabat di kantor pajak yang dia kenal. Bahkan dia mengingatkan jika suatu saat berkasus, dia akan menguliti kasusnya sampai tuntas.
"Saya beberapa kali saya katakan itu. Kalau enggak (berhenti), pas kena saya akan usut sejak kalian masuk ASN sampai sekarang," kata Alex mengingatkan.
Alex mengaku peringatan tersebut juga disampaikan kepada para pimpinan di Ditjen Pajak, tak terkecuali mantan pejabat di Ditjen Pajak yang juga senior Alex di kampusnya.
"Termasuk itu yang saya ingatkan ke direktur pajak. Sebelumnya sudah saya ingatkan, dia kan senior saja, sudahlah mas," katanya.
Sang senior itu pun mengaku sudah tak lagi 'main-main'. Bahkan dia menyebut telah memerintahkan anak buahnya tak lagi melakukan perbuatan kotor tersebut.
Namun, kata Alex, siapa sangka beberapa waktu kemudian, sang senior malah tertangkap tangan dan masuk bui KPK.
"Sudah kita ingatkan dan informasi yang kami dengan ini pola-polanya memang seperti itu," kata dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaKPK bertugas untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaMegawati meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena tidak efektif memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaNawawi menegaskan pemberantasan korupsi harus tetap ditegakkan.
Baca SelengkapnyaKPK juga menggeledah sebuah rumah di Perum Taman Kota Blok B2 Nomor 9, Bekasi, Jawa Barat
Baca SelengkapnyaKPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaKPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaKPK meneruskan pengusutan dugaan korupsi yang terjadi saat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja.
Baca Selengkapnya"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca Selengkapnya