KPK siap hadapi praperadilan Gubernur Sultra Nur Alam

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap meladeni gugatan praperadilan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, gugatan praperadilan merupakan hak setiap orang.

"Praperadilan adalah hak tersangka silakan saja," ujar Laode, Selasa (20/9).

Laode menuturkan penetapan tersangka bagi Nur Alam sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di KPK. Surat perintah penetapan tersangka, dikatakan Laode juga telah disepakati oleh seluruh pimpinan KPK serta turut serta ditandatangi oleh direktur dan deputi penindakan KPK

"Yang mentersangkakan NA adalah KPK yang suratnya ditandatangani direktur dan deputi," kata dia.

Seperti diketahui, Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus kader PAN itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK perizinan pencadangan tambang terhadap PT Anugrah Harisma Barakah. Perusahaan tambang tersebut melakukan penambangan nikel di dua kabupaten, Buton dan Bombana.

Atas penerbitan SK tersebut Nur Alam disinyalir telah menerima puluhan miliar rupiah sebagai timbal balik. Penerbitan SK diketahui sudah lama, sejak tahun 2009.

Akibat perbuatannya Nur Alam disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.