KPK Siap Usut Penyelundupan Harley Davidson di Garuda Indonesia

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan siap jika lembaga antirasuah diminta untuk membantu dalam pengusutan penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di PT Garuda Indonesia.

"Bisa kita supervisi bila ada masalah dalam penindakannya," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (6/12).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri diketahui tak akan menyerahkan kasus yang menjerat Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara ke KPK.

Meski demikian, menurut Saut, supervisi antar penegak hukum merupakan tugas dari lembaga antirasuah. Saut memastikan jika pihaknya akan membantu jika Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu membutuhkan tenaga dari tim lembaga antirasuah.

Saut memastikan, sebuah kasus yang tengah ditangani lembaga penegak hukum tak bisa diambil alih oleh penegak hukum lainnya.

"Yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya, kita tidak bisa masuk," kata Saut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku negara merugi Rp532 juta sampai Rp1,5 miliar akibat masuknya barang selundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia. Masing masing harga barang selundupan tersebut sekitar Rp800 juta dan Rp60 juta.

"Berdasarkan hasil penelusuran di pasaran, perkiraan nilai motor Harley Davidson tersebut berkisar antara Rp200 juta sampai dengan Rpper unitnya," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).

"Sedangkan nilai dari sepeda Brompton berkisar antara Rp50 juta sampai Rp60 juta per unitnya. Sehingga perkiraan total kerugian negara berkisar antara Rp532 juta sampai dengan Rp1,5 miliar," sambungnya.

Kementerian Keuangan lewat Bea Cukai berkomitmen untuk terus berupaya secara kontinyu dalam memberantas berbagai modus penyelundupan.

Ini sebagai bentuk penegakan hukum dalam rangka mengamankan hak-hak negara. Kementerian Keuangan juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com