Follow
KPK Sita Rp 55 Juta dari Kantor Bupati Pakpak Bharat
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 55 juta dari kantor Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu. Uang itu diduga berasal dari salah satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, Sumatera Utara.
"KPK menemukan uang Rp 55juta dari kantor Bupati yang kami duga berasal dari salah satu kepala dinas di Pakpak Bharat," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (21/11).
Febri mengatakan, sejak Senin 19 November hingga Selasa 20 November, penyidik KPK telah menggeledah delapan lokasi di Pakpak Bharat, dan Medan, Sumatera Utara.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Dimana KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? 'Salat dulu, salat (Jumat),' tutur Muhdlor di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Lokasi yang digeledah di antaranya rumah dan kantor Bupati, rumah pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali, kantor Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, kantor dan rumah Hendriko Sembiring, dan sebuah rumah di Desa Salak 1.
"Dari penggeledahan tersebut disita Dokumen proyek, BBE berupa HP, cctv, dan dokumen transaksi perbankan," jelasnya.
Febri mengimbau kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini untuk bersikap kooperatif. KPK menduga sumber uang yang diterima Remigo berasal dari sejumlah kepala dinas di Pakpak Bharat.
"Sikap kooperatif tersebut tentu akan kami hargai," tutupnya.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Pakpak Bharat Remigo bersama Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali; dan Hendriko Sembiring pihak swasta sebagai tersangka suap.
Remigo diduga menerima suap Rp 550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat. Remigo menerima uang tersebut sebanyak 3 kali. Rp 150 juta pada 16 November 2018, Rp 250 juta, dan Rp150 juta pada 17 November 2018.
Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Remigo, termasuk mengamankan kasus sang istri di Polda Sumatera Utara.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor usai menangkap empat pejabat Dinas PUPR Kalsel.
Baca Selengkapnya
M Lutfi diduga terlibat korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Pemkot Bima.
Baca Selengkapnya
KPK menyebut tanah yang disita itu tersebar di beberapa wilayah dan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Baca Selengkapnya
Petugas KPK meninggalkan lokasi menggunakan lima unit mobil jenis Toyota dan dikawal beberapa personel Gegana Brimob Polda Kalsel menggunakan satu kendaraan.
Baca Selengkapnya
KPK telah menerbangkan delapan orang tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya
KPK menggeledah 13 lokasi di Bengkulu untuk penyidikan dugaan korupsi Rohidin Mersyah.
Baca Selengkapnya
M Lutfi merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang jasa serta penerimaan gratifikasi.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, KPK belum bisa memastikan total uang yang disita.
Baca Selengkapnya
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik Menteri Abdul Halim Iskandar
Baca Selengkapnya
Hingga pukul 14.35 WITA, terlihat penyidik KPK berkomunikasi dengan beberapa pejabat Pemprov Kalsel yang berada di ruangan tersebut.
Baca Selengkapnya
Penggeledahan itu menyasar pada puluhan kantor dinas Pemkot Semarang hingga rumah pribadi.
Baca Selengkapnya
KPK menggeledah rumah dinas Mendes Abdul Halim Iskandar.
Baca Selengkapnya