Follow
KPK soal Inpres: Pencegahan & penindakan sama punya dampak besar
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pemberantasan korupsi. Salah satu poin dalam Inpres adalah pemberantasan korupsi harus berfokus pada pencegahan.
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP mengaku belum mengetahui soal Inpres tersebut. Menurutnya, selama ini KPK tidak pernah membedakan cara penanganan korupsi dengan pencegahan atau penindakan.
"Pencegahan dan penindakan itu sama-sama punya dampak besar. Kami selama ini bergerak di dua bidang penegakan hukum itu secara simultan dan kecepatan yang sama. Tidak ada yang harus dibedakan," kata Johan saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (5/2).
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Johan mengaku KPK tidak dilibatkan dalam penyusunan Inpres tersebut. Kendati demikian, dia memaklumi hal itu merupakan kewenangan presiden.
"Tapi kami juga lembaga independen. KPK selama ini berpegang teguh pada rencana strategis yang kami miliki," ujarnya.
Johan menuturkan rencana strategis yang disusun merupakan pegangan agenda jangka pendek KPK. Dalam rencana strategis lima tahunan itu, upaya pencegahan dan penindakan menjadi prioritas tanpa perbedaan.
"Karena keduanya sudah menjadi tugas kami sebagaimana diatur dalam undang-undang," tegas Johan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca Selengkapnya
Setelah supervisi selesai dilaksanakan, KPK akan menyampaikan hasilnya beserta rekomendasi kepada Polri dan/atau Kejaksaan.
Baca Selengkapnya
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya