KPK: Suap Izin Meikarta untuk Kepentingan Korporasi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta dilakukan untuk keuntungan korporasi. Korporasi yang menggarap proyek Meikarta diketahui adalah PT Lippo Cikarang.

"Kami sudah mengidentifikasi dugaan suap ini dilakukan untuk keuntungan korporasi yang mendapatkan keuntungan izin di sana," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (31/7).

Dia mengatakan, pihak lembaga antirasuah akan terus mengembangkan perkara suap ini. Menurut Febri, tak menutup kemungkinan KPK akan mengenakan pidana korporasi dalam kasus ini.

"KPK memastikan pengembangan perkara akan terus dilakukan. Kami sudah melihat bagaimana posisi orang-orang tersebut, apakah dia sebagai personifikasi dari korporasi atau dia menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas resmi dari korporasi atau berjalan sendiri sebagai personel saja," jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Bartholomeus bersama mantan petinggi Lippo Group, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan sejumlah pegawai PT Lippo Cikarang, mendekati mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Hal itu dimaksudkan untuk mengurus Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta. Saat itu PT Lippo Cikarang mengajukan IPPT seluas 143 hektar untuk proyek Meikarta.

Neneng kemudian menyanggupi permintaan tersebut dengan mempersilahkan melakukan komunikasi bersama orang dekatnya. Dari situ, Neneng meminta sejumlah uang dan Bartholomeus menyanggupi permintaan tersebut untuk pengurusan IPPT.

Bartholomeus menyetujui setidaknya lima kali pemberian tersebut kepada Bupati Neneng. Baik dalam bentuk USD dan rupiah dengan total Rp10,5 miliar.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com