KPK tak merasa terganggu dengan hak imunitas anggota DPR

Merdeka.com - Pada Pasal 245 Revisi Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), memuat lembaga hukum harus meminta pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan izin Presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR.

Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, tindak pidana korupsi dikecualikan dalam pasal tersebut. Sehingga, KPK bisa melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR tanpa terhadang hak imunitas.

"Kita perlu baca secara lengkap UU tersebut, kalau benar UU itu mengecualikan tindak pidana khusus maka semestinya KPK tidak membutuhkan izin presiden ataupun rekomendasi dari Mahkamah Kehormatan Dewan kalau proses anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana korupsi," jelas Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

Febri menuturkan, KPK masih bisa tetap bekerja seperti biasanya tanpa terganggu masalah hak imunitas anggota DPR dalam Revisi UU MD3. KPK tetap menjalankan ketentuan berdasarkan UU Tipikor dan UU KPK.

"Pelaksanaan tugas KPK ke depan saya kira masih sama. Kami tetap mengacu pada UU KPK dan UU Tipikor dan tentu saja KUHP secara umum," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas menegaskan, pertimbangan dan izin pemanggilan anggota DPR tidak berlaku bagi tindak pidana khusus (tipsus). Menurut dia, pertimbangan MKD dan izin Presiden tidak diperlukan, apabila anggota DPR terkena operasi tangkap tangan KPK atau pidana dengan ancaman seumur hidup.

"Ancamannya kan pidana mati, enggak perlu izin presiden atau diancam dengan pidana seumur hidup, enggak perlu izin Presiden atau melakukan tindak pidana atau tertangkap tangan seperti yang dilakukan oleh KPK, ataupun mungkin ya dalam kasus tindak pidana umum juga bisa terjadi," ungkapnya.

Diketahui, dalam pasal 245 ayat (1) berbunyi, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD."

Ayat (2) berbunyi "Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR:

(a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

(b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau

(c) disangka melakukan tindak pidana khusus.