KPK tak perpanjang masa cekal, Aguan besok bebas ke luar negeri
Merdeka.com - KPK tidak memperpanjang permintaan cegah bepergian keluar negeri terhadap pemilik Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan. Artinya, Aguan sudah bebas untuk bepergian ke luar negeri.
"Cekal Aguan memang diputuskan KPK tidak melakukan perpanjangan cekal terhadap yang bersangkutan dengan beberapa pertimbangan dari hasil persidangan Ariesman Widjaja dan Mohamad Sanusi dan sampai kepada kesimpulan untuk cekal Aguan tidak diperpanjangan," kata Pelaksana Tugas Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati seperti dilansir dari Antara, Jumat (30/9).
Pencegahan Aguan pergi keluar negeri diminta sejak 3 April 2016 dan berakhir pada 1 Oktober 2016.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
"Kasus ini masih terbuka untuk dilakukan pengembangan dan bila penyidik membutuhkan keterangan yang bersangkutan maka penyidik masih tetap dapat memintai keterangan yang bersangkutan," jelas Yuyuk.
KPK juga mengirimkan surat permintaan cegah kepada anak Aguan yaitu Richard Halim Kusuma dan staf Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja. Namun hingga saat ini pencegahan keduanya masih berlaku.
"Sampai saat ini belum ada pembahasan atau keputusan terhadap pencegahan Richard Halim dan Sunny," tegas Yuyuk.
Aguan dalam perkara ini diketahui punya sejumlah peran antara lain menjadi tuan rumah pertemuan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan para pimpinan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta yaitu Ketua Balegda Mohamad Taufik, bekas anggota Balegda Mohamad Sanusi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Turut hadir dalam pertemuan itu Anggota Balegda Mohamad Sangaji alias Ongen Sangaji, dan Ketua fraksi PKS Selamat Nurdin, Aguan serta mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Pertemuan itu terjadi di rumah Aguan yang beralamat di Taman Golf Timur II/11-12 Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta pada pertengahan Desember 2015.
Ariesman yang sudah divonis 3 tahun dalam perkara ini juga masih berkoordinasi dengan Mohamad Sanusi yang saat ini menjadi terdakwa, Aguan dan anak Aguan Richard Haliem Kusuma alias Yung Yung bertemu pada Februari 2016 di kantor Agung Sedayu Harco Glodok Mangga Dua agar Sanusi menyelesaikan pekerjaannya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP).
Aguan diketahui tidak setuju dengan besaran kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai NJOP total lahan yang dapat dijual dalam RTRKSP.
"Saya bukan tidak setuju Pak. Jangan nanti pers tulis saya tidak setuju, Saya tidak menolak, tapi saya keberatan. Saya iyakan itu (kontribusi tambahan) 15 persen, cuma cukup berat untuk investasi, kalau tanah kita naik 100 persen, baru bisa," kata Aguan dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 September 2016.
Aguan diketahui adalah bos Prasetyo saat dia menjadi General Manager di Bengkel Cafe Sudirman Central Business District (SCBD). (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap tiga orang Warga Negara Indonesia, yaitu AFI, DDWT, dan ROC,” tutur Juru Bicara KPK Tessa
Baca SelengkapnyaKPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaTerdapat tiga kasus korupsi yang tengah ditangani KPK, diduga melibatkan empat orang tersebut.
Baca SelengkapnyaHarun Masiku saat ini tidak dicegah karena permintaan pencegahan yang diajukan KPK.
Baca SelengkapnyaPencegahan ke luar negeri dilakukan berbarengan dengan naik proses penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaHal tersebut diungkapkan Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, KPK telah mencegah anak buah Hasto bersama tiga advokat dan satu mantan kader PDIP
Baca SelengkapnyaKPK melakukan tindakan pencegahan ke luar negeri terhadap Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly (YHL) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK)
Baca SelengkapnyaKrishna meyakini Harun Masiku masih berada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemantauan terhadap Ronald dilakukan agar mencegah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri.
Baca Selengkapnya