KPK takkan sebut nama yang kembalikan uang korupsi e-KTP

Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP) yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun mendapat perhatian serius. Dalam perkembangan kasus ini, ada 14 nama yang mengembalikan uang proyek pengadaan e-KTP tersebut. Beberapa di antaranya adalah anggota DPR.

Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarif mengatakan bahwa ke-14 nama yang mengembalikan uang proyek itu ada dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Tidak hanya orang per orang, namun juga perusahaan. Namun tidak disebutkan bahwa mereka telah mengembalikan uang itu.

"Yang mengembalikan uang sengaja namanya tidak disebutkan dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Ada beberapa pertimbangan kenapa nama yang mengembalikan uang proyek itu tidak disebutkan," terang La Ode saat diskusi di UC UGM, Senin (20/3).

Pertimbangannya, bila disebutkan namanya maka akan berbahaya bagi orang atau korporasi tersebut. Keselamatannya harus dilindungi, apalagi jika menyangkut perorangan. Selain itu juga, nama tersebut bisa menjadi tersangka atau terdakwa yang bekerjasama atau justice kolaborator.

"Menjadi justice kolaborator tidak mudah namun yang jelas KPK memiliki harapan agar tersangka atau terdakwa ini dapat diringankan hukumannya. Namun semua keputusannya ada di pihak hakim mau mengabulkan atau tidak," terang La Ode.

La Ode menegaskan, KPK tidak akan menyebut nama-nama tersebut. Semua strategi KPK tidak akan diungkap, kecuali di persidangan.

"Yang jelas, yang mengembalikan uang sengaja tidak disebutkan namanya. Di dalam menyelidiki ada yang mau bekerja sama dan ada yang tidak bekerja sama. Biasanya yang bekerja sama inilah yang memberikan penjelasan lebih banyak. Tapi ingat yang mengembalikan uang pun tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya," tegas La Ode.