KPK tahan Nur Alam, Mendagri tunjuk Plt Gubernur Sultra

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Tenggara karena Nur Alam telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Besok sore (Kamis ini) Wagub Sultra kami panggil ke Jakarta. Saya akan memberikan SK Plt Gubernur Sultra oleh Mendagri," katanya melalui pesan singkat, Rabu (6/7) malam.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, penunjukan Plt guna menghindari kekosongan kepemimpinan. Karena Gubernur Sultra Nur Alam telah ditahan KPK sehingga berhalangan memimpin pemerintahan.

Untuk diketahui, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gubernur Sultra nonaktif Nur Alam langsung ditahan KPK. Nur Alam diperiksa dalam kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anugrah Harisma Barakah (AHB).

Nur Alam keluar dari gedung KPK sekitar pukul 20.20 WIB. Nur Alam langsung menggunakan rompi tahanan KPK yang didampingi oleh petugas KPK saat memasuki mobil.

Nur Alam tak menjawab saat dicecar sejumlah pertanyaan. Nur Alam ditahan di Rumah Guntur untuk 20 hari ke depan.

"Mulai sehari ini sampai dua puluh hari ke depan di Guntur ya," kata Ahmad Rifai sebagai pengacara Nur Alam, Rabu (5/7).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. "KPK melakukan penahanan penahanan terhadap tersangka NA untuk 20 hari ke depan di Rutan Klas I Jakarta timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdan Jaya Guntur. Penahanan demi kepentingan penyidikan," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Sebelumnya Nur Alam disinyalir telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan izin pertambangan serta mengeksplorasi sumber daya mineral di Sulawesi Tenggara. Penerbitan izin tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jumlahnya sendiri, Laode belum menyebutkan berapa penerimaan yang diterima oleh Nur Alam. Meski demikian, dia menafsir jumlah yang diterima oleh politikus PAN itu mencapai miliaran rupiah.

Saat ini, diakui Laode, pihaknya tengah menghitung keseluruhan jumlah penerimaan oleh Nur Alam dari perusahaan tambang bernama PT Anugrah Harisma Barakah itu, mengingat KPK memiliki bukti transfer rekening milik Nur Alam.

"Kami sudah dapat indivasi dari PPATK sejak lama, dan ini berjalan lancar. (Keuntungan yang diperoleh Nur Alam) sedang dihitung, tapi kami sudah dapat bukti transfer," ujarnya.

Terkait penetapan tersangka hari ini, KPK juga menggeledah beberapa tempat di dua lokasi, yakni Kendari dan Jakarta. Di Jakarta KPK menggeledah rumah milik istri Nur Alam di Jalan Komplek Mikasa D2, Patra Kuningan, Jakarta Selatan. KPK turut menggeledah sebuah rumah di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Saat ini baru satu tersangka atas kasus penerbitan izin tambang, yakni Nur Alam. Sedangkan dari perusahaannya sendiri KPK belum menetapkan tersangka. Nur Alam sendiri dikenakan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (mdk/noe)