Follow
KPK Tindaklanjuti Permintaan Luhut Berantas Mafia di Pelabuhan
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait pemberantasan mafia di pelabuhan.
"Jadi terkait dengan itu, tentu upaya pencegahan terlebih dahulu yang kami sedang upayakan untuk lakukan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (12/11).
Dia mengatakan, tindak lanjut yang akan dilakukan pihak lembaga antirasuah yakni memulai kajian tentang pelabuhan di Indonesia. Kajian itu nantinya akan memetakan modus korupsi yang kerap terjadi di pelabuhan.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
"Nah tentu dari kajian-kajian itu nanti kan baru kemudian ditemukan dimana titik rawannya untuk potensi korupsi," ujarnya.
Setelah itu, Ali berharap, selain kajian didapat KPK juga berharap ada masyarakat yang bersedia melapor kepada KPK jika terjadi dugaan pidana korupsi di pelabuhan. Nantinya laporan tersebut bisa memperkuat kinerja KPK dalam memberantas mafia pelabuhan.
"Oleh karena itu, tentu nanti dari laporan-laporan yang ada itu bagian yang akan ditelaah,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sistem pencegahan korupsi di pelabuhan. Luhut meminta KPK terus mengawasi area di pelabuhan yang rentan terjadinya korupsi.
"Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK kalau bisa buat pelabuhan efisien," ujarnya dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (11/11).
Dia menyebut sistem kerja di pelabuhan Indonesia sangat jauh dengan Abu Dhabi dan Dubai. Luhut mengaku baru saja kembali dari Abu Dhabi dan Dubai menemani Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Luhut berharap sistem kerja pelabuhan Indonesia bisa efisien lantaran Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.
"Sekitar 80 persen perdagangan internasional ditransportasikan melalui laut, laut sangat vital sekali. Kita tidak bisa menaifkan krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau pelabuhan enggak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," tegasnya.
Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Proses penyelidikan hingga saat ini masih dilakukan KPK.
Baca Selengkapnya
Pahala saat ini belum bersedia membongkar identitas pihak-pihak yang diperiksa harta kekayaannya itu.
Baca Selengkapnya
Sekiranya ada empat pelabuhan pengerjaan pengerukannya dikorupsi.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, KPK berencana melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelundupan 5 ton ore nikel dari Indonesia ke Tiongkok.
Baca Selengkapnya
KPK belum bersedia membeberkan temuan yang didapat tim penyidik.
Baca Selengkapnya
Ia meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya