Follow
KPK tolak laporan kasus Jokowi
Merdeka.com - Laporan dugaan korupsi calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) ditolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK tidak bisa meneruskan laporan tersebut lantaran menggunakan pasal-pasal yang fiktif yang tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
"Ya tidak bisa, perkara yang masuk dalam kewenangan KPK itu sudah jelas diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jika perbuatan tersebut bukan TPK, bukan menjadi ranah KPK," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, melalui pesan singkat, Jumat (31/8).
Menurut Johan, laporan yang akan diusut KPK merupakan laporan yang terdapat unsur-unsur di dalam UU Tipikor. Diketahui, wali kota Solo itu dituding melakukan pembiaran tindak pidana korupsi dalam kasus di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
Laporan pembiaran tersebut, lanjut Johan, tidak mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi. Johan mengatakan, pihaknya tetap akan menelusuri karena setiap pelaporan dugaan korupsi ke KPK pastinya akan ditelaah terlebih dahulu.
"Jadi kami telaah apakah ada TPK atau tidak, selama 30 hari kerja. Hasilnya akan diinformasikan kepada pelapor," ujar Johan.
Seperti diketahui, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam TS3 (Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia) kemarin mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan korupsi calon gubernur DKI Jakarta Jokowi.
Beberapa rombongan tersebut membawa dokumen bukti-bukti dugaan korupsi yang diserahkan di Humas KPK. Tertulis dalam buntelan dokumen-dokumen tersebut nama sekolahan madrasah di Solo. Dalam selebaran rilisnya, tertulis Jokowi dilaporkan melakukan dugaan korupsi dengan total kerugian negara Rp 9,8 miliar.
"Wali kota Surakarta telah mendapatkan laporan tentang mark up/penggelembungan oleh saksi tapi tidak menindaklanjuti," ujar Kalono, divisi hukum TS3, di KPK.
Jokowi dituding membiarkan tindak pidana korupsi dengan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 9.838.185.000. Jokowi dituntut dengan Pasal 1 ayat 2 UU Pemerintahan Bersih KKN dengan membiarkan tindak pidana korupsi terjadi. Dengan tudingan yang sama, Jokowi juga dituntut dengan Pasal 3 jo Pasal 23 UU Tipikor. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Soal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca Selengkapnya
Jokowi enggan berkomentar banyak soal putusan MKMK. Ternyata ada alasan khusus kenapa Jokowi irit bicara.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
PKS tidak dalam posisi menolak wacana hak angket. Tetapi, untuk mendukung hak angket perlu sesuai dengan aturan yang ada.
Baca Selengkapnya
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca Selengkapnya
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Ghufron mengaku heran atas keputusan hakim yang hanya mempermasalahkan administrasi jaksa, sehingga membebaskan hakim nonaktif MA itu.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya