KPK Ungkap Banyak Tambang Ilegal Tapi Tak Pernah Ditindak Pemerintah

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR mencecar pimpinan KPK terkait upaya pencegahan korupsi yang dinilai tidak maksimal dilakukan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjawab bahwa pihaknya sudah melakukan banyak upaya pencegahan dan rekomendasi, namun tidak dilaksanakan oleh banyak instansi.

"Penting sekali parlemen untuk mengawasi hasil rekomendasi yang disampaikan KPK, ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti bahkan ada yang tidak diindahkan," kata Laode di RDP Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (27/11).

Sederet Pelanggaran Tambang

Orang lain juga bertanya?

Laode mencontohkan, Kementerian ESDM terkait pemasangan flow meter pipa dan juga terkait izin tambang di Indonesia.

"Kita sudah beritahu bahwa ada izin tambang di negeri ini lebih 10 ribu, lebih 60 persen itu ilegal. Ada yang dihukum? Tak satupun yang ada, bahkan dari ESDM misalnya, untuk tambang ilegal saja, sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan dilidik," tegas Laode.

"Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lubang tambang banyak," tambah Laode.

Merasa Tak Dihargai

Dengan banyaknya rekomendasi untuk pencegahan yang telah diberikan KPK, namun tidak dijalankan, KPK merasa tidak dihargai oleh Parlemen dan Pemerintah.

"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu dan saya terus terang kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak. Ah pencegahan KPK itu gak pernah melakukan apa-apa," tegasnya.

"We do a lot, tapi enggak pernah ditulis juga ditulis juga oleh temen media di atas, kalau OTT ditulis banget," tambahnya.

Pendidikan juga Bobrok

Laode menyebut, upaya pencegahan dan rekomendasi bahkan sudah dilakukan tidak hanya lembaga tinggi melainkan tiap sekolah. Namun tetap saja budaya menyogok telah meracuni sekolah-sekolah dan upaya pencegahan korupsi tingkat sekolah.

"Kita sudah bahkan per sekolah, bisa kita lihat berapa yang yang diterima berapa yang sampai ke masyarakat berapa jumlah guru. Guru di Indonesia cukup, yang tidak cukup distribusi gurunya, semuanya mau pergi ke kota. Apa terjadi? Mau jadi kepala sekolah nyogok, ndak mau dipindah dia nyogok lagi, kepala-kepala dinas seperti itu," tutup dia.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)